KabarBerita
MATARAM (KabarBerita) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal (LMI) mengikuti rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan para kepala daerah, Senin (28/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Lalu Iqbal mengungkapkan kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sedang tidak baik-baik saja.
“Saat ini kami memiliki lima BUMD, kami tidak bisa bilang bahwa kondisi BUMD kami sekarang ini baik-baik saja,” ungkap Lalu Iqbal dalam raker dan RDP bersama komisi II DPR RI tersebut.
Salah satu BUMD terbesar yang dimiliki NTB yakni Bank NTB Syariah, dilaporkan Gubernur bahwa kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Dimana dalam waktu belum lama ini, Bank NTB Syariah mendapatkan serangan siber, sehingga pelayanan sempat terganggu dalam waktu beberapa hari.
Atas berbagai persoalan yang dialami Bank NTB Syariah tersebut, Santri Jebolan Ponpes Asslam, Surakarta yang baru menjabat dua bulan sebagai Gubernur tersebut mengambil kebijakan untuk melakukan penataan besar-besaran terhadap Bank NTB Syariah.
“Hari-hari ini kami sedang menata kembali bank NTB Syariah. Hari-hari ini kami sedang gonjang ganjing, salah satunya kami mendapatkan serangan siber, dan sekarang kami sedang melakukan pansel untuk mengganti seluruh pengurus yang ada,” ujar Lalu Iqbal.
Suami Sinta Agathia menyampaikan bahwa, selama ini salah satu yang menjadi penyakit BUMD di NTB yakni, jajaran pengurus diisi bukan orang-orang profesional di bidangnya, tetapi diangkat dan diambil dari orang-orang dekat kepala daerah alias tim sukses.
Karena itu Lalu Iqbal mengambil langkah berani untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap komposisi pengurus Bank NTB Syariah, dengan mengganti seluruh pengurus lama.
Hal itu dilakukan Gubernur untuk memastikan bahwa semua jajaran pengurus diisi oleh orang-orang profesional dan berkompeten di bidangnya.
“Salah satu penyakit BUMD itu adalah seperti yang disampaikan kang Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat) bahwa dijadikan tempat penampungan tim sukses. Kami berkomitmen untuk menaruh orang profesional,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan Lalu Iqbal bahwa dalam pengelolaan BUMD di NTB kedepannya. Pemprov NTB akan mengintegrasikan seluruh BUMD yang ada, sehingga kinerja BUMD bisa lebih optimal untuk memberikan pendapatan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan ini integrasikan secara vertikal, seperti BPR syariah akan jadi anak perusahaan bank NTB Syariah. Sehingga nanti kami akan memiliki satu holding company yang akan mengurus seluruh usaha di sektor keuangan,” ungkapnya.
Selanjutnya Gubernur juga menyampaikan kondisi BUMD bernama PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang lebih memperhatikan lagi. Sampai dengan saat ini, PT GNE belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lantaran masih menunggak pajak.
“Kami juga punya PT GNE yang kondisi saat ini bahkan tidak boleh RUPS, karena masih nunggak pajak sehingga tidak bisa RUPS. Insyaallah kami sedang konsultasi dengan DPRD terkait langkah-langkah setrategis yang akan diambil sehingga kedepannya bisa lebih baik,” jelasnya.
Terakhir disampaikan Lalu Iqbal dalam RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DRP RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu bahwa Pemprov NTB akan mandiri satu buah holding company bernama NTB Capital yang akan bergerak dalam sektor keuangan dan investasi.
“Kami akan dirikan NTB Capital yang nanti bergerak dalam bidang investasi. Dimana setiap investor yang akan menanamkan modalnya di NTB, akan didampingi oleh NTB Capital ini untuk ikut berinvestasi. Sehingga dengan NTB Capital ini akan membuat iklim investasi lebih baik, karena pemerintah hadir langsung untuk memberikan kepastian investasi bagi para investor,” pungkasnya.
