RPJMD Mataram 2025–2029 Disahkan, Jadi Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Mataram(KabarBerita)– Pemerintah Kota Mataram bersama DPRD resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah melalui Rapat Paripurna DPRD, Selasa (12/8). Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan kota lima tahun ke depan.

Sebelum disahkan, rapat diawali penyampaian laporan Gabungan Komisi DPRD yang disampaikan Sekretaris Gabungan Komisi, I Gusti Bagus Alit Winata. Ia menegaskan, RPJMD 2025–2029 telah selaras dengan RPJMD Provinsi NTB, RPJMN, RTRW, RPJPD, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gabungan Komisi juga memberikan sejumlah catatan strategis, antara lain optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, penguatan layanan bagi penyandang disabilitas, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan isu LGBT melalui edukasi. Selain itu, DPRD menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal, mitigasi bencana banjir dan kebakaran, penyediaan infrastruktur layak huni, penambahan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah berbasis lingkungan, serta revitalisasi transportasi publik bagi pelajar.

Dewan juga mendorong inovasi seperti laboratorium uji pangan bergerak, peningkatan ketertiban umum, dan digitalisasi pelayanan publik di kelurahan. “Seluruh masukan ini diharapkan memperkuat visi Mataram yang lebih inklusif, tangguh, dan berdaya saing,” ujar Bagus Alit.

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan bahwa RPJMD ini merupakan hasil kerja bersama eksekutif, legislatif, dan berbagai pihak. “Meski prosesnya singkat dan intensif, semangat kolektif untuk mewujudkan masa depan Mataram yang lebih baik tetap terjaga,” ujarnya.

RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Mataram yang HARUM: Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri”, selaras dengan RPJPD 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan kebijakan nasional. Dokumen setebal 383 halaman ini memuat sasaran strategis, arah kebijakan, dan target kinerja utama, serta akan menjadi acuan penyusunan RKPD dan APBD tahunan.

Wali Kota menegaskan, tantangan utama ke depan adalah memastikan pelaksanaan dan pengendalian berjalan efektif sehingga program yang dijalankan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

  • Related Posts

    Moderasi Beragama Jadi Fondasi Harmoni di Tengah Kemajemukan Kota Mataram

    Mataram(KabarBerita)– Keberagaman yang menjadi wajah Kota Mataram kembali ditegaskan sebagai modal utama dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Di tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan…

    Isu LGBT Mencuat di Mataram, Sitti Fitriani Dorong Edukasi dan Penguatan Ketahanan Keluarga

    Mataram(KabarBerita)– Isu LGBT kembali menjadi perhatian di Kota Mataram. Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi NasDem, Sitti Fitriani Bakhresyi, menilai berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat tidak cukup…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Moderasi Beragama Jadi Fondasi Harmoni di Tengah Kemajemukan Kota Mataram

    Moderasi Beragama Jadi Fondasi Harmoni di Tengah Kemajemukan Kota Mataram

    Patuhi Arahan KPK, Disdik Mataram Perketat Transparansi SPMB 2026/2027

    Patuhi Arahan KPK, Disdik Mataram Perketat Transparansi SPMB 2026/2027

    Isu LGBT Mencuat di Mataram, Sitti Fitriani Dorong Edukasi dan Penguatan Ketahanan Keluarga

    Isu LGBT Mencuat di Mataram, Sitti Fitriani Dorong Edukasi dan Penguatan Ketahanan Keluarga

    Reses di Komunitas Hindu, Lalu Pelita Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi

    Reses di Komunitas Hindu, Lalu Pelita Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi

    Mayura Heritage Yoga Campaign, Memadukan Kebugaran dan Pelestarian Warisan Budaya Mataram

    Mayura Heritage Yoga Campaign, Memadukan Kebugaran dan Pelestarian Warisan Budaya Mataram

    Kemenag NTB Gandeng Pemprov NTB, LPA, dan APH Bentuk Satgas Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

    Kemenag NTB Gandeng Pemprov NTB, LPA, dan APH Bentuk Satgas Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan