Tak Bayar THR, Perusahaan di Mataram Terancam Sanksi hingga Pembekuan Izin

‎Mataram(KabarBerita)— Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 guna mengantisipasi pelanggaran pembayaran hak pekerja menjelang Hari Raya. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar THR diingatkan siap menghadapi sanksi tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Ida Wayan Putra Ekantara, menegaskan posko pengaduan telah dibentuk dan mulai beroperasi di kantor Disnaker Kota Mataram. Posko tersebut dapat dikunjungi masyarakat setiap hari kerja oleh pekerja yang ingin melaporkan persoalan terkait pembayaran THR.

‎“Posko aduan THR 2026 sudah terbentuk dan bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan,” ujarnya.

‎Ia menjelaskan, perusahaan yang terbukti tidak membayarkan THR kepada pekerjanya dapat dikenai sejumlah sanksi. Salah satunya berupa denda administratif sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja.

‎Selain denda, pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara operasional perusahaan, hingga pembekuan izin usaha.

‎Tidak hanya itu, perusahaan yang berulang kali melanggar kewajiban pembayaran THR berpotensi dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist oleh pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus perlindungan terhadap hak pekerja.

‎Bahkan, jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat, perusahaan dapat menghadapi tuntutan pidana sesuai ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

‎Putra Ekantara mengimbau para pekerja yang ingin melapor agar menyertakan data yang lengkap. Mulai dari identitas pekerja, nama perusahaan, hingga dokumen pendukung yang relevan agar proses penanganan aduan dapat berjalan cepat dan tepat.

‎“Pastikan saat melapor data perusahaan dan pekerja benar, serta lampirkan dokumen pendukung yang jelas agar pengaduan bisa segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.

  • Related Posts

    Lintas Sektoral Turun Tangan, Usaha Tanpa Izin di Mataram Mulai Disisir

    Mataram(KabarBerita)– Tim lintas sektoral di Kota Mataram kembali turun tangan menyisir sejumlah aktivitas usaha yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Operasi Gabungan dan Kegiatan Rutin Yang…

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

    ‎Mataram(KabarBerita)— Pemerintah Kota Mataram memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meskipun kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai diterapkan. Kebijakan tersebut hanya berlaku terbatas bagi sebagian…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Tiga Hari Terombang-ambing, Dua Wisatawan Lobar Ditemukan Selamat di Pesisir di Perairan Utara Gili Air

    Tiga Hari Terombang-ambing, Dua Wisatawan Lobar Ditemukan Selamat di Pesisir di Perairan Utara Gili Air

    Enam Terdakwa Kasus Korupsi Chromebook di Lotim Dituntut Hingga 8 Tahun Penjara

    Enam Terdakwa Kasus Korupsi Chromebook di Lotim Dituntut Hingga 8 Tahun Penjara

    PWI NTB Gelar Do’a Bersama Kenang Almarhum Zulmansyah Sekedang

    PWI NTB Gelar Do’a Bersama Kenang Almarhum Zulmansyah Sekedang

    Abdul Hadi Tegaskan Jalan Penghubung Tempos dan Banyu Urip diperbaiki Total, Bukan Tambal Sulam

    Abdul Hadi Tegaskan Jalan Penghubung Tempos dan Banyu Urip diperbaiki Total, Bukan Tambal Sulam

    5.798 CJH NTB Siap Diberangkat Ke Tanah Suci, Jamaah Asal Lotim Jadi Keloter Perdana

    5.798 CJH NTB Siap Diberangkat Ke Tanah Suci, Jamaah Asal Lotim Jadi Keloter Perdana

    Komisi V DPR RI, Abdul Hadi Tinjau Terminal Mandalika dan Pastikan Penataan Angkutan sesuai Regulasi

    Komisi V DPR RI, Abdul Hadi Tinjau Terminal Mandalika dan Pastikan Penataan Angkutan sesuai Regulasi