Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak melakukan aksi solidaritas menuntut penolakan penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke Dinas Sosial NTB.
Perwakilan Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak, Ririn Hayu Dianti mengatakan aksi ini dilakukan untuk menolak rencana penggabungan oleh pemerintah provinsi NTB.
“Poin-poin pentingnya itu. Kami bersepakat bahwa DP3AP2KB itu tidak boleh dilebur ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan,” tegas Ririn saat diwawancara awak media, Rabu, (30/4) di teras Udayana.
Ririn juga menyayangkan dengan sikap Gubernur yang ingin melebur DP3AP2KB padahal dalam penyampaiannya Gubernur dengan sangat jelas menegaskan perlindungan anak dan perempuan tidak boleh terhenti hanya pada diskusi dan intervensi saja, tapi dibutuhkan intervensi konkrit.
Ririn secara tegas meminta untuk tetap mempertahankan DP3AP2KB sebagai dinas yang berdiri sendiri. Menurutnya, terkait dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang, serta berbagai macam data kekerasan perempuan dan anak yang terlihat di publik, sebenarnya itu fenomena gunung es.
“Jadi dengan berbagai pertimbangan terkait dengan beban kerja, harusnya diperkokoh bukan malah di lebur,” tegas aktivis perempuan NTB itu.
Ia melanjutkan, dengan beban kerja yang berat, seharusnya NTB Makmur Mendunia dapat disongsong dengan lebih baik. Ia meminta agar beban kerja diperkuat dan alokasi anggaran yang cukup.
Dirinya menyayangkan jika perampingan struktur dilakukan dengan alasan efisiensi anggaran.
“Nah, efisiensi ini kan tidak bisa dilihat sebagai upaya untuk mengamputasi nyawa, tubuh, dan mimpi perempuan yang selama ini mengalami tindak kekerasan,” pungkasnya.
Selain itu, Ririn menyampaikan kekhawatiran jika peleburan DP3AP2KB ke Dinas Sosial Provinsi NTB tetap dilakukan, maka hal serupa bisa terjadi di kabupaten/kota.
“Jangan sampai ide peleburan ini akan diikuti oleh kabupaten/kota lain. Misalnya, seperti itu,” ujarnya.
Dalam aksi ini juga di ikuti oleh aliansi dari Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah dan Mahasiswa yang ikut memberikan suaranya.
1000 surat penolakan peleburan
BP3AP2KB ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan disampaikan ke Gubernur langsung melalui ojol (ojek online).
Penulis : Wira Surya
Editor : Dedy Soe
