Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Massa Aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB di Jalan Udayana Mataram, Selasa (31/12). Massa aksi menolak rencana PPN 12 % yang akan diberlakukan pemerintah di awal tahun 2025.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi didampingi Wakil Ketua, Raden Rahadian Soedjono dan Sekretaris, Raden Nuna Abriadi serta Anggota Komisi.
Aksi dilakukan sehubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang penetapan kenaikan PPN 12% yang akan ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2025. Kebijakan itu dinilai sebagai kado pahit yang mendalam di awal tahun bagi bangsa Indonesia di tengah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih belum stabil.
Tuntutan dari massa aksi akan disampaikan pada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti, dan pada kesempatan ini, Sambirang menyampaikan bahwa prinsipnya apa yang disampaikan ada di hati dan pikiran dewan, namun PPN 12% itu sudah menjadi keputusan pemerintah dan sudah diundang-undangkan sejak 2021 dan rencana pemberlakuannya 1 Januari 2025.
Menurutnya kebijakan itu akan menambah beban masyarakat ditengah situasi perekonomian saat ini belum cukup membaik, lapangan pekerjaan masih kurang tersedia sehingga masih banyak pengangguran, masih banyak kesulitan-kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil kita, UMKM, petani masih merasakan kesulitan. Sebagai wakil rakyat yang punya jejaring secara kelembagaan di pusat, pihaknya berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa.
“Bagi kami sepakat dengan teman-teman sekalian, dengan kenaikan PPN 12% ini tentu akan menambah beban masyarakat, karena itu kami secara prinsip sehati dan sepemikiran dengan teman-teman semua, tetapi karena ini kebijakan pemerintah pusat tentu kami yang juga masing-masing punya relasi di pusat, ada di PDIP, Demokrat, Perindo tentu kami akan menyampaikan apa yang teman-teman sampaikan melalui wakil-wakil kami di pusat secara kelembagaan tentu kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD, bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang di wakili teman-teman aktivis mahasiswa ini memang benar-benar sesuai dengan realitas dan perlu kita lanjutkan ke pemerintah pusat, ini pandangan kami dari Komisi III bidang Keuangan dan Perbankan,” pungkasnya.
Setelah berhasil ditemui oleh pimpinan dan anggota Komisi III DPRD NTB, massa aksi lalu membubarkan diri dengan tertib.
