Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Wirajaya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dalam merampingkan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui perda Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang telah disetujui mayoritas fraksi di DPRD NTB.
Menurut Lalu Wirajaya, langkah perampingan OPD yang disebut dapat menghemat anggaran hingga Rp 200 miliar lebih, merupakan terobosan berani dan tepat sasaran di tengah kompleksitas tantangan pembangunan saat ini. Namun ia menegaskan bahwa efisiensi struktur birokrasi ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pencapaian program prioritas.
“Kami menyambut baik semangat efisiensi ini. Tapi kami juga tegaskan, jangan sampai hemat struktur justru menyulitkan fungsi. Penggabungan OPD harus memperkuat, bukan melemahkan,” ujarnya kepada media, Selasa (1/7).
Politikus Muda Partai Gerindra ini menilai, keputusan untuk melebur sejumlah OPD harus diikuti dengan perencanaan kelembagaan yang matang dan sistem kerja yang terintegrasi.
Lebih jauh, Lalu Wirajaya menyoroti perlunya penguatan fungsi di bidang-bidang strategis pasca-penggabungan, terutama dalam mendukung implementasi RPJMD NTB 2025–2029 yang telah diteken antara eksekutif dan legislatif. Ia menyebut tiga isu prioritas provinsi ke depan yaitu: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia sebagai indikator kunci keberhasilan reformasi birokrasi tersebut.
“Efisiensi tidak boleh mengendurkan daya dobrak program prioritas. Justru dengan struktur yang ramping, kita tuntut akselerasi kerja yang lebih tajam, cepat, dan terukur,” tegasnya.
Lalu Wirajaya juga menekankan pentingnya pelatihan ulang (reskilling) ASN, evaluasi sistem pelayanan, serta rekonsolidasi perencanaan program agar tidak terjadi tumpang tindih tupoksi pasca-penggabungan OPD. Ia menyebut reformasi struktural ini sebagai “operasi senyap penyelamatan fiskal daerah” yang harus dijaga agar tidak menjadi bumerang akibat lemahnya eksekusi.
Menanggapi kekhawatiran beberapa pihak terkait peleburan Dinas Kebudayaan dalam struktur baru, Wirajaya menyambut baik keputusan untuk membentuk Dinas Kebudayaan terpisah sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya lokal sekaligus menjawab tantangan globalisasi identitas.
Di sektor pariwisata, ia memuji langkah Gubernur NTB yang mengintegrasikan fungsi ekonomi kreatif ke dalam Dinas Pariwisata, yang menurutnya selaras dengan visi NTB sebagai destinasi unggulan dunia dan pusat kreativitas lokal.
“Reformasi birokrasi ini bukan semata soal struktur. Ini adalah fondasi bagi wajah baru pelayanan publik NTB: gesit, hemat, dan berdampak langsung pada masyarakat,” pungkas Lalu Wirajaya.
Hal ini sekaligus menjadi komitmen DPRD NTB untuk terus mengawal kebijakan reformasi birokrasi, dengan menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan efektivitas pelayanan dalam mewujudkan NTB yang bangkit, makmur, dan mendunia. (*)
