Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita) – DPRD Kota Mataram mendesak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) bersama pelaksana proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh dan transparan terkait pelaksanaan proyek yang saat ini berjalan di sejumlah titik di Kota Mataram.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan Ampenan, menegaskan hingga saat ini dewan belum menerima informasi lengkap terkait detail teknis maupun dampak pelaksanaan proyek tersebut.
Menurutnya, sejumlah aspek krusial masih belum dijelaskan secara utuh, mulai dari tahapan pekerjaan, wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, jumlah sambungan rumah (SR), hingga potensi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan selama proses pengerjaan berlangsung.
“Kami ini diminta ikut mengawal, tetapi penjelasan menyeluruhnya belum pernah kami terima. Masyarakat bertanya kepada kami, sementara data yang kami miliki belum lengkap,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat DPRD kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas proyek di lapangan.
Sejumlah kekhawatiran juga muncul dari warga, terutama terkait gangguan aktivitas usaha akibat penggalian jaringan pipa yang dilakukan di kawasan permukiman maupun pusat kegiatan ekonomi. Pekerjaan yang berlangsung dalam waktu lama dinilai berpotensi menghambat akses dan memicu kerugian bagi pelaku usaha.
“Kalau ada usaha yang terdampak penggalian selama berminggu-minggu atau lebih, siapa yang bertanggung jawab? Ini harus jelas dari awal,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan pemulihan infrastruktur, khususnya jalan yang dibongkar selama proses pekerjaan. Dewan menegaskan agar biaya perbaikan tidak dibebankan kepada APBD Kota Mataram, melainkan menjadi tanggung jawab pelaksana proyek sesuai ketentuan.
DPRD Kota Mataram (DPRD Kota Mataram) juga meminta Dinas PUPR Kota Mataram (Dinas PUPR Kota Mataram) segera memfasilitasi pertemuan resmi antara dewan, pihak balai, kontraktor, dan instansi terkait lainnya. Pertemuan itu dinilai penting agar seluruh informasi terkait proyek dapat disampaikan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran di lapangan.
Selain itu, dewan mempertanyakan target pembangunan sekitar 4.000 hingga 4.500 sambungan rumah yang direncanakan dalam proyek SPALD-T, termasuk kejelasan tahap akhir pekerjaan serta kesiapan sistem untuk langsung difungsikan setelah jaringan selesai dibangun.
Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terdampak, mulai dari rekayasa lalu lintas, lokasi penutupan jalan, durasi pekerjaan, hingga manfaat jangka panjang proyek bagi kota.
“Kami berharap semua pihak duduk bersama. Jangan sampai masyarakat terus bertanya ke dewan, sementara kami sendiri belum memperoleh penjelasan yang lengkap,” pungkas Ahmad Azhari Gufron.
