Asosiasi Ternak Curhat Tata Kelola Sapi ke Gubernur Iqbal

MATARAM (KabarBerita) – Perwakilan sejumlah asosiasi peternak menyampaikan curahan hati soal tata kelola sapi dari Pulau Sumbawa. Mereka datang untuk meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan kebijakan peduli peternak.

Ketua Persatuan Pedagang Hewan Indonesia (Pepehani) Kabupaten Bima Taufik mengatakan, saat ini PCR (Polymerase Chain Reaction) pada sapi masih dilakukan di Provinsi Bali.

“Kami kehabisan waktu kalau harus PCR di Bali. Sementara masa berlakunya terbatas,” keluhnya, Senin (14/4).

Dijelaskan, PCR ini digunakan untuk mengidentifikasi penyakit, mengidentifikasi pemalsuan, dan mengidentifikasi gen. Ia pun meminta ada peraturan gubernur (Pergub) terkait soal PCR sapi.

“Supaya tidak perlu mahal-mahal PCR ke Bali. NTB butuh mengeluarkan Pergub mengenai PCR Sapi ini. Ini harapan dari para peternak,” sambungnya.

Taufik melanjutkan, batas izin PCR terlalu cepat hanya 14 hari, ia berharap waktu tetsebut dapat ditambah. Supaya sapi yang akan dikirim ke daerah tidak terkatung-katung di jalan.

“Kalau belum sampai ke daerah tujuan, kami harus siapkan rumput. Tambah lagi ongkos operasional sapi,” ujarnya.

Hal lain, ujarnya, ia meminta terkait perizinan juga berlaku cepat. Antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB dapat melayani secara cepat.

“Perizinan di provinsi memakan waktu 4 hari sampai satu minggu. Bila dipercepat satu dua hari,” pintanya.

Terakhir, ia berharap Gubernur NTB menunjuk orang yang tepat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Harus ada orang yang paham peternakan.

“Perputaran uang di kabupaten Bima, puluhan bahkan ratusan miliar dari sapi. Kerja sama ini mohon dilancarkan,” harapnya.

Mendapat segala keluhan ini, Gubernur Iqbal langsung meminta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riadi menyederhanakan proses pengeluaran izin sapi. Sementara terkait PCR, secepat mungkin akan dia tandatangani.

“Pergub (PCR) besok akan langsung saya tanda tangan,” ucapnya.

Iqbal memastikan, pemerintah Provinsi NTB akan memudahkan segala tata kelola peternakan, tentu tetap mengacu peraturan yang ada. Ia pun meminta peternak tidak risau.

“Pokoknya bapak-bapak semua tenang saja. Pasti dibantu,” tegasnya.

Dalam pertemuan ini selain Pepehani asosiasi ternak yang hadir, ada Appsi, Gapehani, Maporina. Ada juga perwakilan dari Hipmi NTB.(*)

Related Posts

Satu CJH Kloter II Loteng Tertunda Berangkat

MATARAM KabarBerita) – Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji Kemenhaj Provinsi NTB H. Laman menegaskan, jika satu Calon Jamaah Haji (CJH) yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) II yang berasal…

Kepala OPD Baru Diperkenalkan ke DPRD NTB, Miq Iqbal Minta Kerja Agresif dan Bersinergi

MATARAM (KabarBerita)-Momentum sidang Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Jelang Akhir Kontrak Mataram Mall, Kejari Soroti Tunggakan dan Kelemahan Perjanjian Lama

Jelang Akhir Kontrak Mataram Mall, Kejari Soroti Tunggakan dan Kelemahan Perjanjian Lama

Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027

Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN dan Porwanas 2027

Satu CJH Kloter II Loteng Tertunda Berangkat

Satu CJH Kloter II Loteng Tertunda Berangkat

Muscab PKB Sumbawa & Sumbawa Barat Sukses, Lalu Muhiban : Target Menang di Pemilu 2029

Muscab PKB Sumbawa & Sumbawa Barat Sukses, Lalu Muhiban : Target Menang di Pemilu 2029

Kepala OPD Baru Diperkenalkan ke DPRD NTB, Miq Iqbal Minta Kerja Agresif dan Bersinergi

Kepala OPD Baru Diperkenalkan ke DPRD NTB, Miq Iqbal Minta Kerja Agresif dan Bersinergi

Kota Mataram Resmi Terapkan Sekolah Lima Hari, Mulai Berlaku Tahun Ajaran 2026/2027

Kota Mataram Resmi Terapkan Sekolah Lima Hari, Mulai Berlaku Tahun Ajaran 2026/2027