Kabarberita
Oleh: Mastur Sonsaka (Anggota KPU Provinsi NTB)
Pada 17 Agustus 2025, Indonesia memperingati 80 tahun kemerdekaannya. Delapan dekade telah berlalu sejak Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta.
Namun, kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, melainkan juga tentang mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa: keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi.
Dalam perjalanan panjang ini, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan telah menjadi jembatan penting menuju cita-cita tersebut.
Pemilu: Pilar Demokrasi Indonesia
Pemilu adalah wujud nyata kedaulatan rakyat, salah satu inti dari demokrasi. Sejak pemilu pertama pada 1955, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu secara berkala, meski dengan dinamika yang penuh tantangan. Dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, pemilu menjadi cerminan bagaimana rakyat Indonesia berusaha menentukan nasibnya sendiri.
Pada 2024, pemilu serentak yang memilih presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia semakin matang. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, meskipun tidak luput dari kritik dan kekurangan, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suara mereka.
Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang memastikan bahwa aspirasi rakyat—dari Sabang sampai Merauke—didengar dan diwujudkan.
Pemilihan: Fondasi Partisipasi Lokal
Selain pemilu nasional, pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimulai sejak 2005 menjadi tonggak penting dalam desentralisasi demokrasi.
Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang memahami kebutuhan daerah mereka. Dari bupati hingga gubernur, pemilihan ini memungkinkan rakyat menentukan arah pembangunan di tingkat lokal, sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Pilkada serentak 2024, misalnya, menunjukkan bagaimana masyarakat di berbagai daerah berpartisipasi aktif untuk memilih pemimpin yang mampu menerjemahkan visi kemerdekaan ke dalam pembangunan lokal.
Namun, tantangan seperti politik uang, polarisasi, dan rendahnya literasi politik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Jembatan Menuju Cita-Cita Kemerdekaan
Cita-cita kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pemilu dan pemilihan menjadi jembatan menuju cita-cita ini karena keduanya memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang mampu mewujudkan visi tersebut.
Melalui suara mereka, rakyat memiliki kuasa untuk menentukan arah bangsa, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga pelestarian budaya.
Namun, jembatan ini tidak selalu mulus. Dinamika politik, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau konflik kepentingan, sering kali menghambat perjalanan menuju cita-cita kemerdekaan.
Oleh karena itu, pemilu dan pemilihan harus terus disempurnakan dengan memperkuat integritas penyelenggara, meningkatkan edukasi politik masyarakat, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas.
Tantangan dan Harapan di Usia 80 Tahun
Di usia 80 tahun, Indonesia telah menunjukkan ketahanan demokrasinya. Namun, tantangan ke depan tidaklah ringan. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim menuntut pemimpin yang visioner dan masyarakat yang cerdas dalam memilih.
Pemilu dan pemilihan harus menjadi alat untuk memilih pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
Pada akhirnya, kemerdekaan sejati hanya akan tercapai jika setiap warga negara berpartisipasi aktif dalam demokrasi.
Pemilu dan pemilihan bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan tanggung jawab kolektif untuk membawa Indonesia menuju keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemajuan.
Di usia 80 tahun, mari kita jadikan pemilu dan pemilihan sebagai jembatan kokoh menuju cita-cita kemerdekaan yang belum selesai.
Indonesia, 80 tahun merdeka, terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik melalui suara rakyat. (*)
