Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, H. Fauzan Khalid mendukung penuh penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan memperluas kewenangan dalam hal pengawasan.
Mantan Ketua KPU NTB itu mengatakan dukungan akan dilakukan dengan menyuarakan penataan ulang Undang-Undang Pemilu, menyatukan regulasi pemilu, pilkada dan penyelenggara pemilu dalam satu undang-undang.
“Kemungkinan besar mulai 2026 itu akan dibahas UU pemilu berikutnya. Dan kemungkinan sekali UU itu hanya satu dalam bentuk Omnibus Law, ya penyelanggaranya kemudian pilpresnya, pilkadanya, DPRD Provinsi/Kabupaten kemungkinan besar nanti akan dibentuk dalam satu UU,” kata H. Fauzan Khalid saat menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Dengan Mitra Kerja Bawaslu di Mataram, Selasa (19/8) malam.
Menurut politisi partai NasDem itu, Bawaslu penting diperkuat mengingat tugasnya berat melakukan pengawasan pemilu hingga pilkada. Bawaslu dapat diberikan kewenangan yang lebih besar, termasuk penindakan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pilkada.
“Saya tetuju kewenangan Bawalsu bisa lebih dipertegas, sehingga aturannya lehih strike. Kesepakatan kita Bawaslu perlu diberikan penguatan kelembagaan, termasuk pelatihan internal dan komisionernya,” ujar mantan Bupati Lombok Barat dua periode itu.
Selain itu, dari hasil evaluasi pada Pemilu dan Pileg 2024 lalu, Fauzan mengatakan ditemukan banyak persoalan, termasuk maraknya politik uang yang dinilai sangat menciderai demokrasi.
“Money politik sudah pakai sensus, mainnya bisa diangka Rp.150 hingga Rp. 200. Kita mengharapkan bawaslu menyelesaikan itu juga sulit, ujungnya kesadaran kita semua. Nggak bisa juga kita salahkan Bawaslu, mereka para pelaku money politik terkadang lebih canggih sehingga sulit ditangkap,” pungkasnya.
Untuk itu, dirinya menekankan pentingnya memperkuat pengawasan pemilu dengan memberikan Bawaslu kewenangan yang lebih besar, termasuk dapat melakukan penindakan tegas terhadap potensi pelanggaran pemilu maupun pilkada.
“Jadi penguatan Bawaslu harus dilakukan, baik secara kelembagaan maupun secara internal termasuk ASN yang ada di lembaga Bawaslu,” kata legislator asal Gunungsari Lombok Barat itu.
Sementara itu, Rapat Penguatan Kelembagaan dengan mitra Bawaslu yang diikuti oleh tokoh pemuda, mahasiswa, media dan OKP itu diselenggarakan Bawaslu NTB sebagai ruang evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan menghadirkan sejumlah pembicara, salah satunya dari Komisi II DPR RI.
Penulis : Dedy Supiandi
