DPW PPP NTB Nyatakan Dukung Resmi Kepada Mardiono Jadi Ketua DPP

Mataram, (KabarBerita) – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB , H. Muzihir memastikan bahwa Muktamar PPP akan diadakan di Ancol Jakarta.

Hal itu, disampaikan seusai Musyawarah Kerja Wilayah DPW bersama DPC PPP se-NTB di kantor DPW NTB, senin (8/9) kemarin.

“Mudahan tidak ada gejolak untuk muktamar 27 september 2025 di jakarta tepatnya di Ancol, kandidat banyak yang sedang berselancar tapi kualitaslah yang perlu di uji,” ucap Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini.

Muzihir menambahkan karena banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga calon Dewan Pimpinan Partai (DPP) masih agak alot dalam menentukan keputusan, pertama PPP tidak ada di Senayan jadi untuk menghidupkan partai tidak sekedar berkeinginan tapi ini membutuhkan tenaga, pikiran, dana, dan sebagainya.

“Jadi calon DPP itu butuh kesiapan secara keseluruhan, baik tenaga, mental dan finansial,” ucapnya.

Muzihir menambahkan terkait dengan adanya muktamar tidak mungkin tidak memerlukan anggaran, pertanyaannya siapa yang sanggup? Itu yang pertama, dan kedua setelah muktamar ini ada muswil, ada muscab, dan musancam, dan ini semua memerlukan energi yang besar dan yang paling berat adalah verifikasi faktual karena kita kan nggak lolos ke Senayan, kalau dulu verifikasinya administrasi saja dan cukup dikantor tapi kalau sekarang faktual itu harus dicari kebenarannya langsung ke lapangan, benar gak pengurus PPP ini ada gak, diwilayah dimana orangnya, dan dimana posisinya, dan itu semua butuh biaya tidak main-main.

“Dan ini semua harus disiapkan oleh DPP, jadi calon DPP harus siap secara keseluruhan intinya,” imbuhnya.

Muzihir juga mengatakan untuk wilayah yang mempunyai anggota dewan yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota itu tidak masalah tapi yang tidak memiliki dan ini nanti siapa yang bertanggung jawab pasti dari DPP yang mempertanggungjawabkan bagaimana partai ini lolos dalam verifikasi. Dan menurutnya hanya Mardiono yang siap melakukan tanggung jawab tersebut.

“Makanya dulu banyak yang berspekulasi eksternal dan internal dan setelah kita lihat ternyata ada yang mundur secara teratur, ada yang gak jelas sampai hari ini, dan hanya Mardiono yang jelas, dan siap, tapi menurut Mardiono kalau ada yang lebih baik waktu itu, Dia persilahkan,” jelas Muzihir.

Muzihir juga menyinggung terkait dengan DPW NTB Dia mengatakan Dia tidak terlalu ngototlah, tapi kalau tidak ada, Dia siap melanjutkan apa yang sudah ada ini.

“Saya akan menebus kesalahan-kesalahan kita semua, bukan hanya kesalahan ketua umum dan ini memang kesalahan kita semua,” tuturnya.

Dia juga menambahkan terkait apa yang salah kemarin itu sehingga PPP tidak lolos di Senayan, sementara di Provinsi, seandainya suara provinsi itu dipakai di pusat itu pasti lolos, apalagi suara Kabupaten/Kota, karena itu sampai 8 juta lebih, karena suara Provinsi 6 juta lebih, dan hanya suara DPR RI yang 5,850 juta, jadi hanya kurang 50 ribu dari 6 juta, dan ini yang membuat PPP tidak lolos.

“Jadi kita perlu lebih maksimalkan lagi semuanya, supaya kita bisa mengisi kursi di Senayan kedepannya,” imbuh H. Muzihir. (red)

Related Posts

Tolak SK Pembekuan, Kepengurusan PBB NTB Dibawah Kepemimpinan Nadirah Berjalan Normal

Mataram, (KabarBerita) -Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB NTB tidak terpengaruh dengan dinamika yang terjadi di internal DPP PBB. Meski sempat beredar pemberitaan yang menyebutkan bahwa kepengurusan DPW PBB NTB…

Komisi II DPRD NTB Soroti Kinerja Dispar dalam Rapat Paripurna LKPJ Gubernur

MATARAM (KabarBerita)-Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi sorotan Komisi II DPRD Provinsi NTB saat menyampaikan laporan komisi disidang paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Hal…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Lepas 393 CJH NTB Kloter Pertama, Gubernur Lalu Iqbal Titip Do’a Untuk NTB

Lepas 393 CJH NTB Kloter Pertama, Gubernur Lalu Iqbal Titip Do’a Untuk NTB

Tolak SK Pembekuan, Kepengurusan PBB NTB Dibawah Kepemimpinan Nadirah Berjalan Normal

Tolak SK Pembekuan, Kepengurusan PBB NTB Dibawah Kepemimpinan Nadirah Berjalan Normal

Desakan Menghadirkan Gubernur NTB dalam Persidangan Kasus Gratifikasi DPRD NTB Dinilai Tidak Relevan Secara Hukum

Desakan Menghadirkan Gubernur NTB dalam Persidangan Kasus Gratifikasi DPRD NTB Dinilai Tidak Relevan Secara Hukum

RSUD Provinsi NTB Siap Lunasi Sisa Hutang Tahun 2025 Sebesar Rp 40 Miliar

RSUD Provinsi NTB Siap Lunasi Sisa Hutang Tahun 2025 Sebesar Rp 40 Miliar

Komisi II DPRD NTB Soroti Kinerja Dispar dalam Rapat Paripurna LKPJ Gubernur

Komisi II DPRD NTB Soroti Kinerja Dispar dalam Rapat Paripurna LKPJ Gubernur

Disdag Klaim Stok LPG 3 Kg Aman, Pedagang di Mataram Keluhkan Sulit Mendapat Pasokan

Disdag Klaim Stok LPG 3 Kg Aman, Pedagang di Mataram Keluhkan Sulit Mendapat Pasokan