Seayun-Selangkah, Muzihir dan Akri Kompak Dukung Mardiono Jadi Ketum PPP

Mataram, (KabarBerita) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB secara terbuka mendukung Muhammad Mardiono sebagai ketua umum (Ketum) DPP PPP periode 2025-2030.

Ketua dan Sekretaris Wilayah DPW PPP NTB, H. Muzihir dan Muhammad Akri seayun-selangkah kompak mendukung Mardiono untuk kembali memimpin partai Ka’bah.

Sekretaris Wilayah DPW PPP NTB, Muhammad Akri menegaskan deklarasi dukungan itu tinggal diumumkan dalam forum  Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP NTB yang akan digelar Senin depan (8/9) di Mataram.

“Kalau sudah hasil keputusan Mukerwil itulah yang jadi pilihan untuk memilih ketua umum,” kata Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri, Rabu (3/9).

Disampaikan anggota DPRD NTB ini, selain Mukerwil, seluruh DPC PPP se-NTB juga akan menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab). Forum itu dalam rangka mengambil keputusan untuk menentukan sikap siapa yang akan didukung dalam Muktamar PPP ke-10 di Jakarta.

“Insya Allah sudah ada keputusan. Maka kita akan dukung Pak Mardiono sebagai ketua umum. Kami akan solid di bawah komandonya,” kata Akri.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang membuat DPW PPP NTB menjatuhkan dukungan ke Mardiono. Alasan utama untuk menjaga stabilitas dan soliditas partai. Selain itu, dengan konsolidasi organisasi yang kuat, Partai Ka’bah masih tetap utuh sampai saat ini.

Selama dipimpin Mardiono kata Akri tidak ada gejolak di internal partai, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di wilayah NTB.

“Alasan utama demi  stabilitas partai. Selama beliau jadi pemimpin tidak ada gejolak meskipun tidak masuk PT (parliamentary threshold, Red) di Pemilu 2024,” ujar Akri.

Terkait dengan kegagalan PPP yang tidak tembus Senayan pada Pemilu 2024, hal itu akan menjadi evaluasi bersama. Tapi melorotnya suara PPP dalam pemilu 2024 dipastikan bukan kesalahan Mardiono sebagai Plt ketua umum.

“Ini menjadi kegagalan bersama. Itu menjadi evaluasi kami ke depan agar PPP lolos ke Senayan,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD NTB itu menampik bahwa Mardiono merupakan titipan istana. Atau sudah direstui istana. Mengingat yang bersangkutan kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.
Setiap kader sebagai pemilik suara memiliki hak otonom untuk memilih ketua umum.

Dalam pandangan PPP NTB, sambung Akri, Mardiono dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni serta jaringan politik yang kuat untuk memperkuat posisi partai. Apalagi dari informasi yang beredar, kata dia, Mardiono sudah didukung 28 DPW dari total 38 DPW se-Indonesia.

“Sehingga dalam Mukerwil nanti kami  memohon kesediaan Bapak Muhammad Mardiono untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Karena kami melihat beliau memiliki konektivitas yang baik serta kapasitas untuk memajukan PPP,” papar Ketua Komisi I DPRD NTB itu.

Hingga menjelang Muktamar ke-10, ada beberapa nama yang santer beredar dan masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Kakbah. Nama-nama itu berasal dari kalangan internal dan eksternal partai.

Dari kalangan internal beredar nama  Muhamad Mardiono, Suharso Monoarfa,  Romahurmuzy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen. Sementara dari kalangan eksternal partai, terdapat nama seperti Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ketua DPW PPP NTB Muzihir mengatakan sejauh ini hanya nama Muhamad Mardiono yang kuat menjalin komunikasi ke DPW. Tidak terkecuali DPW PPP NTB. “Memang ini yang beredar. Tapi saya lihat yang paling serius Pak Mardiono,” ujar Muzihir.

Diketahui, Muktamar ke-10 PPP akan berlangsung pada tanggal 27-29 September 2025 yang bertempat di Jakarta. (red)

Related Posts

Komisi II DPRD NTB Soroti Kinerja Dispar dalam Rapat Paripurna LKPJ Gubernur

MATARAM (KabarBerita)-Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi sorotan Komisi II DPRD Provinsi NTB saat menyampaikan laporan komisi disidang paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Hal…

Abdul Hadi Tegaskan Jalan Penghubung Tempos dan Banyu Urip diperbaiki Total, Bukan Tambal Sulam

LOMBOK BARAT (KabarBerita) – Jalan Penghubung antara Desa Tempos dan Desa Banyu Urip diwilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang mengalami kerusakan akibat luapan air yang menggenangi badan jalan beberapa waktu…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

RSUD Provinsi NTB Siap Lunasi Sisa Hutang Tahun 2025 Sebesar Rp 40 Miliar

RSUD Provinsi NTB Siap Lunasi Sisa Hutang Tahun 2025 Sebesar Rp 40 Miliar

Komisi II DPRD NTB Soroti Kinerja Dispar dalam Rapat Paripurna LKPJ Gubernur

Komisi II DPRD NTB Soroti Kinerja Dispar dalam Rapat Paripurna LKPJ Gubernur

Disdag Klaim Stok LPG 3 Kg Aman, Pedagang di Mataram Keluhkan Sulit Mendapat Pasokan

Disdag Klaim Stok LPG 3 Kg Aman, Pedagang di Mataram Keluhkan Sulit Mendapat Pasokan

Tiga Hari Terombang-ambing, Dua Wisatawan Lobar Ditemukan Selamat di Pesisir di Perairan Utara Gili Air

Tiga Hari Terombang-ambing, Dua Wisatawan Lobar Ditemukan Selamat di Pesisir di Perairan Utara Gili Air

Enam Terdakwa Kasus Korupsi Chromebook di Lotim Dituntut Hingga 8 Tahun Penjara

Enam Terdakwa Kasus Korupsi Chromebook di Lotim Dituntut Hingga 8 Tahun Penjara

PWI NTB Gelar Do’a Bersama Kenang Almarhum Zulmansyah Sekedang

PWI NTB Gelar Do’a Bersama Kenang Almarhum Zulmansyah Sekedang