Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menegaskan posisinya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen pada tata kelola yang unggul dan berintegritas akademik. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya UIN Mataram sebagai salah satu dari tiga kampus percontohan nasional dalam Program Pendidikan Antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Program strategis nasional ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk membangun ekosistem pendidikan berintegritas dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara sistematis di lingkungan perguruan tinggi. UIN Mataram dinilai memiliki kesiapan kelembagaan, sumber daya, dan komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam sistem akademik dan tata kelola kampus.
Tim fasilitator dari KPK yang hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut terdiri dari Siti Patimah, MPP, Pipin Purbowati, ST, dan Candra Mayliasari Putri Yudhanti, SE.
Dalam paparannya, Candra Mayliasari menyampaikan apresiasi atas kesigapan dan kesiapan UIN Mataram sebagai bagian dari pilot project nasional ini.
“UIN Mataram menunjukkan semangat yang luar biasa. Kesiapan kampus ini menjadi indikator kuat bahwa semangat antikorupsi bukan hanya jargon, tetapi sudah menjadi budaya kelembagaan. Kami berharap integritas menjadi napas dalam setiap aspek tata kelola universitas,” ujar Candra Mayliasari.
Melalui program ini, KPK dan UIN Mataram berkolaborasi untuk mengembangkan delapan perangkat antikorupsi sebagai bagian dari penguatan Good University Governance, yang meliputi: tata kelola, pengawasan, manajemen risiko, penilaian integritas, pelaporan, pengendalian internal, penguatan nilai etika, serta sistem penghargaan dan sanksi.
Selain itu, terdapat dua belas area penguatan integritas ekosistem PTKIN, mulai dari perencanaan anggaran, layanan akademik, pengelolaan aset, hingga transparansi rekrutmen dan pengelolaan beasiswa. Seluruh instrumen ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam membangun kampus berintegritas tinggi, bebas dari praktik penyimpangan dan gratifikasi.
Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., menyampaikan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar program formalitas, tetapi merupakan manifestasi nyata dari semangat reformasi birokrasi di dunia pendidikan Islam.
“UIN Mataram akan menjadi laboratorium nilai-nilai integritas. Pendidikan antikorupsi tidak cukup diajarkan di kelas, tetapi harus menjadi karakter kelembagaan dan budaya kerja kita bersama,” tegas Rektor.
Langkah strategis ini memperkuat posisi UIN Mataram sebagai perguruan tinggi Islam yang progresif dan adaptif terhadap perubahan birokrasi modern. Dengan semangat kolaboratif antara KPK, civitas akademika, dan seluruh stakeholder, UIN Mataram siap menjadi model nasional dalam membangun pendidikan tinggi berintegritas menuju Indonesia Maju dan Bersih dari Korupsi. (*)
