TP PKK NTB dan BBPOM Mataram Bersinergi Wujudkan Bebas Stunting di Desa Malaka

LOMBOK UTARA (KabarBerita) – Pencegahan stunting di Nusa Tenggara Barat terus digencarkan. Kali ini TP PKK Provinsi NTB kembali bersinergi dengan BBPOM di Mataram serta BKKBN NTB dalam mewujudkan Desa Malaka (KLU) bebas Stunting, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan yang digelar pada awal November 2025 ini merupakan bagian dari gerakan bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka stunting di NTB. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan berbagai program edukasi gizi, pemeriksaan kesehatan anak dan ibu hamil, serta sosialisasi keamanan Obat dan Makanan.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Bunda Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan bergizi, tetapi juga mencakup pola asuh, kebersihan lingkungan, serta peran aktif seluruh anggota keluarga. “Kami ingin memastikan setiap keluarga memahami pentingnya gizi seimbang dan konsumsi makanan yang aman bagi anak-anak. Pencegahan stunting harus dimulai dari rumah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bunda Sinta menjelaskan bahwa faktor penyebab stunting tidak semata-mata dari asupan gizi, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan budaya. “Kasus stunting sering kali terjadi akibat pernikahan dengan hubungan darah yang terlalu dekat, pernikahan usia dini, jarak kelahiran anak yang terlalu rapat, serta kondisi ekonomi keluarga yang belum memadai,” tambahnya.

Bunda Sinta M. Iqbal, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja sama dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat. Ia menegaskan bahwa selain stunting, masih banyak masalah lain yang perlu mendapat perhatian bersama. “Kita perlu memperbanyak tim di lapangan, memperkuat peran dasa wisma, kader posyandu, dan seluruh stakeholder agar penanganan masalah lebih cepat dan tepat melalui bekerja keras dan cerdas, dengan langkah yang terstruktur demi kesejahteraan masyarakat,” lanjut bunda Sinta

BBPOM di Mataram memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali dan menghindari produk obat serta makanan ilegal yang berisiko bagi kesehatan. (Wir/red).

  • Related Posts

    Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

    MATARAM (KabarBerita)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa laporan yang diajukan oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, kepada Polda NTB terkait dugaan penyebaran data pribadi tanpa izin…

    Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    MATARAM (KabarBerita)- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak melalui peluncuran inisiatif Ruang Bersama…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

    Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

    Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

    DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

    Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

    Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

    Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

    Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

    Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

    Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa