
Mataram(Kabar berita) – DPRD Kota Mataram menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (21/11). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik dan dihadiri Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman.
Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota TGH. Mujiburrahman menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 diproyeksikan menjadi periode yang berat bagi Kota Mataram. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian dan pemotongan Dana Transfer ke Daerah yang berdampak cukup signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.
RAPBD 2026 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1,61 triliun, atau turun sekitar Rp278,8 miliar dari APBD 2025. Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer yang anjlok 25,44 persen, termasuk hilangnya alokasi DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal yang menjadi 0 rupiah.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp656,07 miliar, dengan kontribusi utama berasal dari pajak daerah dan retribusi. Komposisi PAD dalam struktur pendapatan meningkat menjadi 40,7 persen, menunjukkan usaha optimalisasi pendapatan lokal di tengah penurunan dana pusat.
Di sisi belanja, total anggaran direncanakan mencapai Rp1,67 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,47 triliun, belanja modal Rp189,76 miliar, dan belanja tidak terduga Rp5 miliar. Sebagian besar pos belanja mengalami penurunan, termasuk belanja modal yang turun hampir 48 persen dibanding tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemkot Mataram tetap mempertahankan sejumlah program prioritas, seperti pembangunan dan peningkatan jalan serta drainase, pengembangan sarana pendidikan, penguatan layanan persampahan, program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat kurang mampu, serta lanjutan pembangunan Kantor Wali Kota.
RAPBD 2026 juga mencatat defisit sebesar Rp60 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto, yang bersumber dari perkiraan SILPA 2025 serta pinjaman jangka pendek RSUD untuk kebutuhan operasional.
Wakil Wali Kota berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat berlangsung cermat dan tepat waktu, sehingga seluruh program pembangunan dan layanan publik di tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana.








