Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Pembahasan Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap pendalaman. Seluruh Komisi DPRD Kota Mataram menggelar rapat kerja bersama OPD mitra untuk memastikan program yang diusulkan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung arah pembangunan daerah.
Melalui rangkaian rapat yang berlangsung sepanjang hari, tiap komisi memberikan catatan strategis, evaluasi anggaran, hingga penegasan terhadap perbaikan layanan publik.
Komisi I: Perbaikan Birokrasi dan Penertiban Reklame Tanpa Izin
Komisi I DPRD Kota Mataram menggelar rapat bersama BKPSDM dan DPMPTS. Ketua Komisi I, I Wayan Wardana, menegaskan bahwa pembenahan birokrasi menjadi fokus utama.
“Kami meminta perbaikan birokrasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sirkulasi ASN harus benar-benar diatur. Apabila ada ASN bahkan pejabat yang tidak becus bekerja, ya diganti,” tegas Wardana.
Komisi I juga menyoroti persoalan perizinan, terutama maraknya reklame tanpa izin yang merusak estetika kota.
“Reklame yang tidak berizin harus segera ditertibkan. Jika memang tak berizin, tebang saja dan ganti dengan pohon pelindung yang jauh lebih bermanfaat,” ujarnya.
Komisi II: Realisasi Retribusi Pasar dan Kenaikan Target PAD 2026
Komisi II melakukan pembahasan bersama Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian. Ketua Komisi II, Irawan Aprianto, menyampaikan fokus komisi dalam membedah kendala realisasi pendapatan, khususnya retribusi pasar.
“Kita tadi fokus membahas hal-hal yang menghambat realisasi penerimaan pendapatan dari sektor retribusi pasar, yang realisasinya baru 80 persen dari target Rp10 miliar,” jelas Irawan.
Meski belum mencapai target, Komisi II memberikan apresiasi atas langkah progresif Dinas Perdagangan yang berani menaikkan target pendapatan pada tahun depan.
“Kami mengapresiasi keberanian Dinas Perdagangan menaikkan target sebesar Rp750 juta pada 2026 sehingga menjadi Rp10,75 miliar,” tambahnya.
Komisi III: Penataan Permukiman, Lingkungan, dan Infrastruktur Informasi
Komisi III membahas program bersama Dinas Perkim, DLH, dan Diskominfo. Isu yang dibahas meliputi penataan permukiman, percepatan penanganan sampah, pemeliharaan ruang terbuka hijau, serta penguatan infrastruktur komunikasi dan informasi publik.
Komisi mendorong OPD untuk merancang program yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan dan kenyamanan warga kota, terutama penguatan RTH dan sistem pengelolaan sampah.
Komisi IV: Pelayanan Kesehatan Maksimal dan Perbaikan Data Bansos
Komisi IV melakukan rapat pendalaman bersama Dinas Kesehatan, DP3A, dan Dinas Sosial. Ketua Komisi IV, Hj. Zaitun, menekankan urgensi peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh Puskesmas.
“Dinas Kesehatan ini sebenarnya fokusnya pelayanan. Jangan sampai masyarakat yang datang berobat ke puskesmas tidak terlayani maksimal. Dan jangan dibedakan antara pasien umum maupun BPJS, baik yang ditanggung pusat maupun yang dari APBD. Yang kita harapkan tetap pelayanan maksimal,” kata Zaitun.
Untuk Dinas Sosial, Komisi IV memberi penegasan terkait akurasi data bantuan sosial.
“Data bantuan sosial harus disempurnakan agar penerima benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui serangkaian rapat ini, DPRD Kota Mataram menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal penyusunan RAPBD 2026. Setiap rekomendasi komisi akan dibawa ke pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan menjadi APBD 2026.
admin web
