Kabarberita
Mataram(KabarBerita)– Dinas Pendidikan Kota Mataram tengah mempersiapkan uji coba full day school (FDS) atau sekolah lima hari dengan jam belajar lebih panjang. Kebijakan ini menuai perhatian karena ada perbedaan informasi antara pernyataan resmi kepala dinas dan hasil rapat koordinasi internal.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, M. Yusuf, menyatakan uji coba FDS dalam waktu dekat hanya akan diterapkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa SMP yang dinilai siap, seperti SMPN 6 Mataram, dijadwalkan memulai awal pekan depan. “Untuk tahap awal, baru di jenjang SMP. SD belum, karena kami belum mengumpulkan kepala sekolah SD untuk sosialisasi,” ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, saat ini fokus utama adalah sosialisasi kepada kepala sekolah SMP. Mereka diminta menyampaikan informasi secara masif kepada orang tua siswa dan masyarakat. Uji coba baru akan dimulai setelah sosialisasi tuntas. Ia juga menegaskan, belum ada target pasti jumlah sekolah yang terlibat, karena masih menunggu kejelasan regulasi berupa Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum.
Namun, informasi yang berbeda muncul dari resume rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kecamatan Mataram. Rapat yang digelar Jumat siang itu memastikan uji coba FDS segera dimulai juga di jenjang Sekolah Dasar (SD).
Beberapa SD yang ditunjuk antara lain SDN 15 Mataram, SDN 6 Mataram, SDN 41 Mataram, SDN 38 Mataram, SDN 44 Ampenan, dan SDN 3 Ampenan. Kepala sekolah diminta segera mensosialisasikan rencana ini kepada orang tua pada 9–10 Januari 2026.
Uji coba resmi dijadwalkan mulai Senin, 12 Januari 2026. Siswa belajar dari pukul 07.15 hingga 14.00 WITA, sementara guru hadir hingga 15.30 WITA untuk pendampingan. Khusus Jumat, belajar siswa hingga 11.00 WITA dan guru hingga 11.30 WITA.
Perbedaan informasi ini menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi internal. Dinas Pendidikan diharapkan segera memberikan klarifikasi agar orang tua dan masyarakat tidak bingung menyambut kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan ini.
