Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB, Zamroni Aziz, menyampaikan jika Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, tengah menindaklanjuti aspirasi guru-guru honorer Madrasah swasta se-Indonesia, supaya bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu disampaikan Zamroni usai kegiatan Safari Ramadan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI di Asrama Haji NTB, Sabtu malam (28/2/2026).
“Alhamdulillah malam ini Safari Ramadan dihadiri langsung oleh pimpinan DPR RI, Ibu Hj Sari Yuliati. Tentu kita menindaklanjuti aspirasi dari guru-guru madrasah swasta untuk bisa diangkat menjadi PPPK,” katanya.
Zamroni menjelaskan, pihaknya melalui Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) dan Sekjen Kementerian Agama sedang mempersiapkan pengajuan data ke Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
“Pimpinan DPR pusat kemarin sudah memerintahkan kepada Kementerian Agama untuk bisa berkoordinasi dengan semua pihak untuk berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi tuntutan guru-guru madrasah,” ujarnya.
Dikatakannya juga, untuk Pulau Lombok sendiri terdapat hampir 2.000 madrasah negeri dan swasta dengan jumlah guru madrasah swasta mencapai sekitar 25.000 hingga 35.000 orang. Sebagian besar telah memiliki sertifikasi dan inpassing.
Ia juga menyebut Selain pengangkatan PPPK, aliansi guru madrasah swasta juga memohon agar pembayaran tunjangan sertifikasi dan inpassing dilakukan setiap bulan seperti sistem penggajian ASN.
“Kami kemarin rapat koordinasi dengan Kementerian Agama Pusat dan itu akan diupayakan supaya dibayar gajinya atau honornya setiap bulan,” jelasnya.
Menurut Zamroni, persoalan ini telah menjadi atensi nasional.
“Harapan kita nasib guru madrasah swasta se-Indonesia bisa bergerak dari NTB untuk Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan bahwa dirinya menerima langsung aspirasi guru madrasah swasta dalam demonstrasi damai di Gedung DPR RI pada 11 Februari 2026.
“Betul bahwa saya yang menerima demonstrasi damai dari guru-guru madrasah swasta yang ada di seluruh Indonesia dan kebetulan saya menghadapinya sendiri sebagai Wakil Ketua DPR RI,” terangnya.
Ia mengatakan, tuntutan guru madrasah swasta mencakup lima poin, di antaranya permohonan pengangkatan menjadi PPPK melalui kebijakan khusus serta keikutsertaan dalam seleksi PPPK untuk ditempatkan di madrasah negeri maupun swasta.
“DPR RI secara afirmasi mendukung tuntutan tersebut yaitu guru madrasah swasta diangkat untuk menjadi PPPK,” tegasnya.
Sari menekankan bahwa pengangkatan tersebut membutuhkan rapat koordinasi antara Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kesiapan anggaran.
“Saya memberikan kesempatan Kementerian Agama untuk menjadi koordinator atas rapat tersebut. Apabila tidak mampu melakukannya maka saya yang akan lakukan,” katanya.
Terkait tunjangan profesi guru, Sari menyebut secara politik dan teknis kebijakan tersebut telah tersedia, termasuk anggarannya.
“Anggaran itu sudah ada, keputusannya sudah ada, tinggal dilaksanakan saja. Itu hanya masalah proses teknisnya saja,” ujarnya.
Ia berharap momentum Ramadan menjadi penguat komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah.
“Mudah-mudahan itu menjadi afirmasi dari DPR RI tentang keberpihakan pimpinan terhadap para guru madrasah tersebut,” pungkasnya. (Wira/red).
