Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Puluhan asosiasi dan perusahaan penempatan Pekerja Migran ndoensia (PMI) yang tergabung dalam Lembaga Forum Perlindungan Pahlawan Devisa Lombok (LFPPDL) kembali mendatangi gedung DPRD NTB untuk hearing (Dengar Pendapat) dengan Komisi V DPRD NTB, Jum’at (24/1).
Hearing ini sebagai kelanjutan dari aksi unjuk rasa yang digelar LFPPDL, pada Kamis (23/1) kemarin.
Dalam kesempatan ini, hadir anggota Komisi V DPRD NTB, H. Didik Sumardi dan TGH. Jamhur. Kemudian perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB dan BP2MI.
Kedatangan FLPPDL ini masih dengan tuntutan yang sama yakni terkait banyaknya TKI yang sudah lama calling visa namun belum juga diberangkatkan sampai saat ini. Dan sebelumnya mereka juga telah bersurat 2 (dua) kali kepada Ketua DPRD Provinsi NTB namun tidak ada respon.
“Jadi kalau persoalan ini dibiarkan dan tidak dicarikan solusi maka akan menjadi masalah kita semua kedepan,” kata Ketua Apjati NTB, H. Edy Sofyan sesuai hearing dengan Komisi V DPRD NTB.
Ia menuturkan bahwa persoalan terlantarnya 518 orang calon PMI itu berawal dari per 31 Mei 2024 lalu sebagai buntut dari sistem buka – tutup yang diterapkan oleh pihak Kerajaan Malaysia.
Dan kasus pembatalan calling visa 518 PMI ini menurutnya baru kali pertama ini terjadi sepanjang 40 tahun pemerintah Malaysia mengambil pekerja asing.
“Jadi ini sebenarnya korban dari aturan malaysia sendiri. Jadi mereka sebenarnya jangan menerapkan sistem buka-tutup itu. Ini biang kerok sebenarnya. Kenapa mesti dibuka bulan ini, kemudian ditutup bulan ini. Inikan sangat merugikan,” pungkasnya.
Dampak dari sistem buka-tutup penerimaan PMI itu lanjutnya berdampak terhadap kesiapan P2MI dalam memproses calon PMI. Ketika semua dokumen sudah diselesaikan, namun pihak Malaysia sudah menyetop penerimaan PMI.
“Itu biang kerok, masalahnya disitu,” tegasnya.
Selain itu, kata Komisaris Utama PT. Cipta Rizki ini, aturan buka – tutup yang kali ini terjadi sepanjang sejarah penempatan dan pengiriman PMI, selain merugikan PMI juga merugikan pihak perusahaan di Malaysia seperti FGV Plantation.
“Jadi FGV ini jadi korban sebenarnya. Korban dari kebijakan pemerintahnya (Kerajaan Malaysia),” lanjutnya.
Oleh karene itu, pihaknya menyarankan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut maka penting jadi catatan Pemerintah Indonesia terutama dalam proses pengurusan PMI seperti pembuatan ID agar prosesnya dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan sistem online. Sehingga proses pemberkasan bisa dipercepat.
“Jadi kadang-kadang aturan di negara kita ini pun perkiraan saya paling tidak kita membuang waktu dua sampai tiga minggu dengan aturan yang ada. Kenapa tidak disederhanakan seperti dulu gunakan sistem online,” harapnya.
Selain berharap ada perbaikkan sistem pengiriman PMI baik di Indonesia maupun Malaysia, pihaknya juga berharap kepada pihak perusahaan FGV sebagai perusahaan tujuan 518 PMI itu untuk merayu pihak kerajaan Malaysia untuk disegerakan menghapus data TKI yang 518 itu.
“Karena kalau datanya belum dihapus di sistem Malaysia itu maka calling visanya tidak bisa keluar. Karena tidak ada calling visa itu double,” pintanya.
Untuk memberangkatkan 518 TKI yang terlantar tersebut Apjati NTB juga akan meminta surat rekomendasi dari pihak DPRD NTB yang bisa dijadikan pegangan oleh perusahaan FGV untuk diserahkan kepada pemerintahnya agar disegerakan proses pemberangkatan 518 TKI tersebut.
“Jika Malaysia tetap bersikukuh maka bisa saja Pemda kita menghentikan pengiriman TKI ke malaysia dan itu pernah terjadi di Jogja dulu,” tegasnya.
Karena jika persoalan ini tidak diselesaikan oleh FGV selaku perusahaan penempatan maka bukan tidak mungkin pemda atau Gubernur NTB akan mengeluarkan surat penghentian pengiriman PMI
“Nah itu yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi,” tambahnya.
Jika hal itu terjadi lanjut Edy Sofyan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh 518 TKI itu namun akan berdampak kesemuanya.
“Kalau sampai dikeluarkan surat penghentian oleh Gubernur, Malaysia rugi kita juga sebagai pencari kerja disini juga stag. Kasian juga teman-teman kita yang tidak tau persoalan ini tapi ikut merasakan jadi korban,” pungkasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada semua pihak untuk segera mencarikan solusi bersama. Pemerintah Imdonesia harus mempermudah proses pemberkasan TKI, dan pemerintah Malaysia juga diharapkan menghentikan sistem buka – tutup penerimaan TKI. Dan ini kata Edy Sofyan perlu ada komunikasi antara pemerintah Indonesia melalui kementerian BP2MI dan pihak kerajaan Malaysia.
“Karena ini adalah biang kerok permasalahan. Terus terang saya katakan kalau sampai sistem buka tutup ini disambung terus menerus maka akan banyak TKI yang terlantar dan tidak bisa berangkatkan,” pintanya.
