Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Rencana kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jendral Cipta Karya untuk mengecek gedung DPRD NTB yang terdampak peristiwa demonstrasi mendapat sambutan hangat dari kalangan DPRD NTB.
Kunjungan itu diharapkan bisa menjadi angin segar dari pemerintah pusat untuk membantu rehabilitasi gedung DPRD NTB yang dibakar massa aksi, pada Sabtu (30/8) lalu.
“Inikan fasilitas negara. Saya tidak bisa memperpanjang masalah pembakaran itu, namun apa pun kejadiannya bahwa ini adalah aset negara,” kata anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri, Jum’at (12/9).
Karena gedung DPRD NTB adalah fasilitas dan aset negara, maka dirinya berharap biaya rehabilitasi akan ditanggulangi oleh APBN. Karena jika menggunakan fostur APBD, maka kata politisi partai Demokrat itu, akan berdampak terhadap terbengkalainya anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan juga untuk para petani, nelayan dan lain sebagainya.
“Kami berharap ini (Rehabilitasi) akan ditanggulangi oleh APBN karena kemampuan fiskal daerah (APBD) itu sangat terbatas,” pungkasnya.
Politisi asal pulau Sumbawa ini mengatakan gedung DPRD NTB adalah simbol rumah rakyat, tempat wakil rakyat bekerja untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Karena kami dipilih oleh rakyat dan kantor DPRD itu adalah simbol rumah rakyat. Sehingga apa, ndak mungkin kami perwakilan rakyat ini bekerja tanpa ada kantor,” tegas anggota DPRD NTB dapil V Pulau Sumbawa ini.
“Kita tidak melihat bahwa kantor DPRD harus segala bentuk seperti ini dan itu, yang terpenting adalah bahwa kantor DPRD itu adalah kantor rakyat. Tempat perwakilan rakyat bekerja sehingga urgensinya ya harus disiapkan sarananya untuk bekerja perwakilan rakyat, jika ada aspirasi rakyat lalu dimana kami akan bekerja,” sambungnya.
Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah cepat untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk kerusakan Gedung dan Sekretariat DPRD NTB.
Melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PU rencananya akan turun melakukan identifikasi lapangan ke Gedung DPRD NTB, pada Sabtu (13/9) besok.
Dalam kunjungan itu, Kementerian PU rencananya akan melakukan klasifikasi kerusakan mulai dari ringan, sedang, berat, atau perlu rehabilitasi total. Pendataan ditargetkan selesai akhir pekan ini sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai.
Penulis : Dedy Supiandi
