Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Anggota DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim buka suara terkait ekonomi NTB yang mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 1,47 persen. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak, dan dianggap sebagai cerminan lemahnya penguasaan daerah terhadap potensi ekonomi yang dimiliki.
Ia mengatakan kondisi ekonomi NTB di triwulan I 2025 yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 itu adalah data secara umum. Dimana penurunan itu disebabkan karena adanya penurunan signifikan di sektor pertambangan yakni sebesar 30 persen yang berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jangan lupa bahwa dalam hal ini ketika mengukur pertumbuhan ekonomi terutama di NTB ini apakah memasukkan sektor pertambangan atau tidak? Karena pertambangan ini capital flight, uangnya tidak beredar di NTB tapi langsung ke Amerika,” kata Lalu Arif Rahman Hakim kepada KabarBerita, Selasa (27/5).
Lebih lanjut, Lalu Arif mengungkapkan pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan I 2025 di luar tambang justru menunjukkan tren positif dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
“Tapi kalau bicara pertumbuhan ekonomi dari sektor riel justru menurut BPS bagus sekali, saya sempat tanya itu pertumbuhannya 5,57 persen,” ujarnya.
Lalu Arif yang juga anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi ekonomi ini mengatakan diluar tambang, sektor pertanian dan pariwisata menjadi basis ekonomi provinsi NTB karena mayoritas masyarakat NTB adalah petani. Sehingga dari data BPS pertumbuhan ekonomi NTB dari tahun 2023 itu pungkasnya diangka 3,57 persen pada triwulan I.
“Artinya boleh dilihat data BPS, bahwa di era Iqbal-Dinda ini justru terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di triwulan I ini yakni 5,57 persen,” kata Lalu Arif.
Tanpa ingin menyalahkan siapa pun, politi partai Nasdem ini malah khawatir ketika kondisi ekonomi NTB yang mengalami kontraksi minus 1,47 persen disorot tanpa melihat komponen yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi. Ia meminta kondisi ekonomi NTB itu jangan dilihat secara parsial namun harus secara komprehensif dengan melihat faktor lainnya seperti keberadaan smelter, termasuk juga penghentian ekspor.
“Ya jangan parsial lihatnya, apalagi smelter ini belum kita tau, kemudian adanya penghentian ekspor belum juga hasil-hasil smelter ini juga kita tidak tau,” pungkasnya.
“Karena kita juga tidak mengukur, tidak tau juga berapa sih hasil ekspor PT. Aman Mineral ini. Kita tidak tahu dasar perhitungannya seperti apa. Ini kan capital flight langsung ekspor ke Amerika semuannya beredar disana dan tidak tercatat di daerah,” sambung Lalu Arif.
Anggota DPRD NTB dapil 8 Lombok Tengah ini mengatakan potensi lain yang perlu dilihat selain tambang yakni sektor pertanian dan pariwisata. Dimana NTB saat ini menjadi daerah swasembada pangan dengan sukses menjadi daerah yang surplus beras. Kemudian di sektor pariwisata ada KEK Mandalika yang juga berpotensi menyumbangkan pertumbuhan ekonomi NTB.
“Jadi saya ingin menggaris bawahi, salah ketika mengatakan pemerintahan Iqbal-Dinda gagal, kemudian tidak berhasil, justru terbalik, capaiannya menurut data BPS adalah 5,57 tanpa mengikutkan sektor tambang,” ungkapnya.
Diketahui, ekonomi NTB pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi minus 1,47 persen. Menurut BPS penyebab utama kontraksi ini adalah belum terealisasinya sebagian besar anggaran proyek pemerintah daerah, baik dari APBD I (provinsi) maupun APBD II (kabupaten/kota), serta tidak adanya ekspor dari sektor tambang selama tiga bulan pertama tahun 2025 ini.
“Kita maklumi bersama bahwa di triwulan I 2025 ini belum banyak realisasi anggaran proyek dari APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ini sangat mempengaruhi ekonomi. Selain itu, sejak November 2024, tidak ada ekspor tambang yang berjalan di NTB,” jelas kepala BPS NTB Wahyudin.
Sektor pertambangan selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi NTB. Bahkan mencapai 20 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kendati demikian, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi mendorong pemulihan ekonomi pada Triwulan II 2025. Di antaranya, pembukaan blokir anggaran yang memungkinkan percepatan belanja pemerintah, harga emas global yang masih tinggi yang berpotensi meningkatkan ekspor dan royalti dari sektor tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat. Serta, musim panen tembakau yang diperkirakan akan menggenjot pendapatan petani dan daerah.
“Selain itu, penyaluran Dana Desa, DAK Fisik. Serta, berbagai bantuan sosial seperti PKH dan BPNT juga diharapkan menjaga daya beli masyarakat, terutama di kawasan pedesaan,” jelasnya.
