Menyertakan Sektor Tambang Membuat NTB Tampak Tidak Stabil Secara Ekonomi

Mataram, (KabarBerita) – Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra mengatakan penyertaan sektor tambang dalam mengukur pertumbuhan ekonomi membuat NTB terlihat tidak stabil secara ekonomi. Padahal menurutnya berdasarkan data dan fakta menunjukkan bahwa basis ekonomi provinsi NTB adalah pertanian dan pariwisata.

Hal itu disampaikan Lalu Pelita Putra merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menyoroti anjloknya ekonomi NTB yang mengalami kontraksi minus 1,47 persen dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Senin (26/5).

“Oleh karena itu Pemerintah Pusat dalam (RPJMN) dan Pemerintah NTB dalam (RPJMD) menggaris bawahi bahwa untuk mebangun Ekonomi NTB harus dimulai dari keuntungan Komparatifnya. Bangun Pariwisata (KEK Mandalika) dan Bangun Pertanian (Industrialisasi Sektor Pertanian,” ujar Lalu Pelita Putra, kepada KabarBerita, Selasa (27/5).

Dijelaskan politisi PKB ini, bahwa berdasarkan data resmi BPS, sekitar 36,16 persen penduduk NTB bekerja di sektor pertanian. Data ini berdasarkan data Sakernas Agustus 2024. Dimana sektor pertanian adalah sektor penyerap tenaga kerja terbesar di NTB.

Selain itu, lanjut Lalu Pelita topografi NTB yang mendukung bercocok tanam juga menjadi faktor penting.

“Sebanyak 71,80 persen atau sekitar 2,22 juta orang bekerja di sektor informal, termasuk di sektor pertanian,” ungkapnya.

Sektor pertanian ini juga tambah Lalu Pelita masuk dalam draft RPJMD Iqbal-Dinda untuk mensejahterakan masyarakat NTB melalui sektor pertanian.

“Dengan membangun sektor Pertanian Iqbal-Dinda mau mensejaterahkan mayoritas Penduduk NTB,” pungkasnya.

Dari beragam sorotan atas kondisi ekonomi NTB di triwulan I 2025 dibawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, Lalu Pelita menilai Iqbal-Dinda telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk NTB sebesar 5,57 persen.

“Menyertakan sektor tambang membuat NTB tampak tidak stabil secara ekonomi, padahal sektor riil tumbuh konsisten. Oleh karena itu, indikator non-tambang memberikan gambaran ekonomi yang lebih sehat dan representatif,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Nekat Mogok Kerja, Bupati Loteng Ingatkan Nakes PPPK Paruh Waktu Terkenal Pelanggaran Berat

    LOMBOK TENGAH (KabarBerita)-Pelayanan kesehatan di kabupaten Lombok Tengah terancam lumpuh. Pasalnya, Tenaga kesehatan (Nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paru Waktu (PW) mengancam akan mogok kerja massal mulai 27…

    Inovasi Daerah, Merubah Emisi Jadi Karbon Bernilai Ekonomi

    Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H. Mataram, (KabarBerita) — Ternyata ditengah isu global terkait degradasi lingkungan yang berdampak pada pemanasan global, ada kabar baik bahwa upaya…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Nekat Mogok Kerja, Bupati Loteng Ingatkan Nakes PPPK Paruh Waktu Terkenal Pelanggaran Berat

    Nekat Mogok Kerja, Bupati Loteng Ingatkan Nakes PPPK Paruh Waktu Terkenal Pelanggaran Berat

    Pejabat Mulai Kewalahan, Wali Kota Mataram Buka Opsi Evaluasi Kebijakan Bersepeda

    Pejabat Mulai Kewalahan, Wali Kota Mataram Buka Opsi Evaluasi Kebijakan Bersepeda

    Masuk Tahun Ketiga, Pasar Ikan Bintaro Masih Setengah Jadi

    Masuk Tahun Ketiga, Pasar Ikan Bintaro Masih Setengah Jadi

    Dukung Program Lima Hari Sekolah, Zia Urrahman: Waktu Keluarga Lebih Berkualitas dan Karakter Anak Terbentuk

    Dukung Program Lima Hari Sekolah, Zia Urrahman: Waktu Keluarga Lebih Berkualitas dan Karakter Anak Terbentuk

    Anggaran BBM Terancam Habis November, DLH Mataram Ajukan Tambahan Rp1,4 Miliar

    Anggaran BBM Terancam Habis November, DLH Mataram Ajukan Tambahan Rp1,4 Miliar

    Gufron Semprot PUPR Mataram Soal Reklame Bodong, Sebut Bocorkan PAD dan Rusak Wajah Kota

    Gufron Semprot PUPR Mataram Soal Reklame Bodong, Sebut Bocorkan PAD dan Rusak Wajah Kota