Menyertakan Sektor Tambang Membuat NTB Tampak Tidak Stabil Secara Ekonomi

Mataram, (KabarBerita) – Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra mengatakan penyertaan sektor tambang dalam mengukur pertumbuhan ekonomi membuat NTB terlihat tidak stabil secara ekonomi. Padahal menurutnya berdasarkan data dan fakta menunjukkan bahwa basis ekonomi provinsi NTB adalah pertanian dan pariwisata.

Hal itu disampaikan Lalu Pelita Putra merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menyoroti anjloknya ekonomi NTB yang mengalami kontraksi minus 1,47 persen dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Senin (26/5).

“Oleh karena itu Pemerintah Pusat dalam (RPJMN) dan Pemerintah NTB dalam (RPJMD) menggaris bawahi bahwa untuk mebangun Ekonomi NTB harus dimulai dari keuntungan Komparatifnya. Bangun Pariwisata (KEK Mandalika) dan Bangun Pertanian (Industrialisasi Sektor Pertanian,” ujar Lalu Pelita Putra, kepada KabarBerita, Selasa (27/5).

Dijelaskan politisi PKB ini, bahwa berdasarkan data resmi BPS, sekitar 36,16 persen penduduk NTB bekerja di sektor pertanian. Data ini berdasarkan data Sakernas Agustus 2024. Dimana sektor pertanian adalah sektor penyerap tenaga kerja terbesar di NTB.

Selain itu, lanjut Lalu Pelita topografi NTB yang mendukung bercocok tanam juga menjadi faktor penting.

“Sebanyak 71,80 persen atau sekitar 2,22 juta orang bekerja di sektor informal, termasuk di sektor pertanian,” ungkapnya.

Sektor pertanian ini juga tambah Lalu Pelita masuk dalam draft RPJMD Iqbal-Dinda untuk mensejahterakan masyarakat NTB melalui sektor pertanian.

“Dengan membangun sektor Pertanian Iqbal-Dinda mau mensejaterahkan mayoritas Penduduk NTB,” pungkasnya.

Dari beragam sorotan atas kondisi ekonomi NTB di triwulan I 2025 dibawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, Lalu Pelita menilai Iqbal-Dinda telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk NTB sebesar 5,57 persen.

“Menyertakan sektor tambang membuat NTB tampak tidak stabil secara ekonomi, padahal sektor riil tumbuh konsisten. Oleh karena itu, indikator non-tambang memberikan gambaran ekonomi yang lebih sehat dan representatif,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Waspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob di Pesisir Lombok dan Bima

    MATARAM (KabarBerita)–Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Zainul Abdul Madjid (ZAM) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah pesisir Lombok dan pesisir Bima. Peringatan ini berlaku mulai…

    LPPM Universitas Mataram dan OPD Pemprov NTB Perkuat Kolaborasi Riset Berbasis Kebutuhan Daerah

    Mataram, (KabarBerita) — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Senjata Politik Ada, Abrasi Tetap Jalan di Tempat: Pemkot Mataram Kurang Niat?

    Senjata Politik Ada, Abrasi Tetap Jalan di Tempat: Pemkot Mataram Kurang Niat?

    Drainase hingga Posyandu Dominasi Aspirasi Warga Selaparang Saat Reses Ismul Hidayat

    Drainase hingga Posyandu Dominasi Aspirasi Warga Selaparang Saat Reses Ismul Hidayat

    Ismul Hidayat Dorong Dana Lingkungan Dikelola Langsung Warga, Bukan Proyek Dinas

    Ismul Hidayat Dorong Dana Lingkungan Dikelola Langsung Warga, Bukan Proyek Dinas

    Proyek Jalan Alternatif Nuraksa–Batu Bolong Tertahan, Negosiasi Lahan Buntu

    Proyek Jalan Alternatif Nuraksa–Batu Bolong Tertahan, Negosiasi Lahan Buntu

    Waspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob di Pesisir Lombok dan Bima

    Waspada! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob di Pesisir Lombok dan Bima

    ‎Gotong Royong Tiga Pilar, Kecamatan Mataram Ajak Warga Peduli Lingkungan

    ‎Gotong Royong Tiga Pilar, Kecamatan Mataram Ajak Warga Peduli Lingkungan