Menyertakan Sektor Tambang Membuat NTB Tampak Tidak Stabil Secara Ekonomi

Mataram, (KabarBerita) – Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra mengatakan penyertaan sektor tambang dalam mengukur pertumbuhan ekonomi membuat NTB terlihat tidak stabil secara ekonomi. Padahal menurutnya berdasarkan data dan fakta menunjukkan bahwa basis ekonomi provinsi NTB adalah pertanian dan pariwisata.

Hal itu disampaikan Lalu Pelita Putra merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menyoroti anjloknya ekonomi NTB yang mengalami kontraksi minus 1,47 persen dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Senin (26/5).

“Oleh karena itu Pemerintah Pusat dalam (RPJMN) dan Pemerintah NTB dalam (RPJMD) menggaris bawahi bahwa untuk mebangun Ekonomi NTB harus dimulai dari keuntungan Komparatifnya. Bangun Pariwisata (KEK Mandalika) dan Bangun Pertanian (Industrialisasi Sektor Pertanian,” ujar Lalu Pelita Putra, kepada KabarBerita, Selasa (27/5).

Dijelaskan politisi PKB ini, bahwa berdasarkan data resmi BPS, sekitar 36,16 persen penduduk NTB bekerja di sektor pertanian. Data ini berdasarkan data Sakernas Agustus 2024. Dimana sektor pertanian adalah sektor penyerap tenaga kerja terbesar di NTB.

Selain itu, lanjut Lalu Pelita topografi NTB yang mendukung bercocok tanam juga menjadi faktor penting.

“Sebanyak 71,80 persen atau sekitar 2,22 juta orang bekerja di sektor informal, termasuk di sektor pertanian,” ungkapnya.

Sektor pertanian ini juga tambah Lalu Pelita masuk dalam draft RPJMD Iqbal-Dinda untuk mensejahterakan masyarakat NTB melalui sektor pertanian.

“Dengan membangun sektor Pertanian Iqbal-Dinda mau mensejaterahkan mayoritas Penduduk NTB,” pungkasnya.

Dari beragam sorotan atas kondisi ekonomi NTB di triwulan I 2025 dibawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, Lalu Pelita menilai Iqbal-Dinda telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk NTB sebesar 5,57 persen.

“Menyertakan sektor tambang membuat NTB tampak tidak stabil secara ekonomi, padahal sektor riil tumbuh konsisten. Oleh karena itu, indikator non-tambang memberikan gambaran ekonomi yang lebih sehat dan representatif,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Kemenag NTB Gandeng Pemprov NTB, LPA, dan APH Bentuk Satgas Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

    MATARAM (KabarBerita) – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB menggelar rapat perumusan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan tindak kekerasan dilingkup satuan pendidikan dan Pondok Pesantren (Ponpes) se-NTB. Acara tersebut dihadiri…

    Turun Reses di BKU, Bung Aley Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

    “Reses ini menjadi momentum bagi kami untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat.”   Lombok Tengah (KabarBerita) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Daerah Pemilihan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Kemenag NTB Gandeng Pemprov NTB, LPA, dan APH Bentuk Satgas Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

    Kemenag NTB Gandeng Pemprov NTB, LPA, dan APH Bentuk Satgas Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

    Harga Bumbu Dapur Melonjak di Mataram, Pasokan Seret dan Dolar Menguat Jadi Pemicu

    Harga Bumbu Dapur Melonjak di Mataram, Pasokan Seret dan Dolar Menguat Jadi Pemicu

    Vonis Radit Picu Luapan Emosi, Keluarga Terdakwa dan Korban Sama-sama Kecewa

    Vonis Radit Picu Luapan Emosi, Keluarga Terdakwa dan Korban Sama-sama Kecewa

    Hakim Vonis Radiet 6 Tahun Dalam Kasus Kematian Vira

    Hakim Vonis Radiet 6 Tahun Dalam Kasus Kematian Vira

    Turun Reses di BKU, Bung Aley Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

    Turun Reses di BKU, Bung Aley Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

    Brida NTB Gandeng Unram Luncurkan Biodigester Portable Untuk Atasi Sampah

    Brida NTB Gandeng Unram Luncurkan Biodigester Portable Untuk Atasi Sampah