Menyertakan Sektor Tambang Membuat NTB Tampak Tidak Stabil Secara Ekonomi

Mataram, (KabarBerita) – Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra mengatakan penyertaan sektor tambang dalam mengukur pertumbuhan ekonomi membuat NTB terlihat tidak stabil secara ekonomi. Padahal menurutnya berdasarkan data dan fakta menunjukkan bahwa basis ekonomi provinsi NTB adalah pertanian dan pariwisata.

Hal itu disampaikan Lalu Pelita Putra merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menyoroti anjloknya ekonomi NTB yang mengalami kontraksi minus 1,47 persen dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Senin (26/5).

“Oleh karena itu Pemerintah Pusat dalam (RPJMN) dan Pemerintah NTB dalam (RPJMD) menggaris bawahi bahwa untuk mebangun Ekonomi NTB harus dimulai dari keuntungan Komparatifnya. Bangun Pariwisata (KEK Mandalika) dan Bangun Pertanian (Industrialisasi Sektor Pertanian,” ujar Lalu Pelita Putra, kepada KabarBerita, Selasa (27/5).

Dijelaskan politisi PKB ini, bahwa berdasarkan data resmi BPS, sekitar 36,16 persen penduduk NTB bekerja di sektor pertanian. Data ini berdasarkan data Sakernas Agustus 2024. Dimana sektor pertanian adalah sektor penyerap tenaga kerja terbesar di NTB.

Selain itu, lanjut Lalu Pelita topografi NTB yang mendukung bercocok tanam juga menjadi faktor penting.

“Sebanyak 71,80 persen atau sekitar 2,22 juta orang bekerja di sektor informal, termasuk di sektor pertanian,” ungkapnya.

Sektor pertanian ini juga tambah Lalu Pelita masuk dalam draft RPJMD Iqbal-Dinda untuk mensejahterakan masyarakat NTB melalui sektor pertanian.

“Dengan membangun sektor Pertanian Iqbal-Dinda mau mensejaterahkan mayoritas Penduduk NTB,” pungkasnya.

Dari beragam sorotan atas kondisi ekonomi NTB di triwulan I 2025 dibawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, Lalu Pelita menilai Iqbal-Dinda telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk NTB sebesar 5,57 persen.

“Menyertakan sektor tambang membuat NTB tampak tidak stabil secara ekonomi, padahal sektor riil tumbuh konsisten. Oleh karena itu, indikator non-tambang memberikan gambaran ekonomi yang lebih sehat dan representatif,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

    “Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan arah kebijakan, keberanian menetapkan prioritas, sekaligus ukuran kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.”   Ada hal yang menarik…

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

    Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

    BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak