Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Anggota Komisi II DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok, Fauzan Khalid mengatakan mendukung penuh Pulau Sumbawa menjadi provinsi baru.
Politisi Partai Nasdem itu bahkan menyatakan usulan Pembentukan Provinsi Sumbawa (PPS) saat ini sudah masuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hanya saja masih terkendala belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa dijadikan sebagai acuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kita mendukunglah. Kita di Komisi II secara lisan sebenarnya sudah meminta moratorium itu dicabut, artinya daerah diberikan peluang untuk mengusulkan pemekaran derah. Cuman problemnya kan acuannya belum ada karena PP itu belum dibuat,” kata Fauzan Khalid, kepada KabarBerita, Minggu (18/5).
Mantan Bupati Lombok Barat itu, menyebutkan bahwa dalam konteks pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat sudah sepakat untuk secepatnya menyelesaikan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). RPP tersebut adalah tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah.
“PP ini nantinya sebagai acuan untuk mengusulkan pembentukan DOB,” paparnya.
Dikatakan Fauzan, saat ini pihaknya telah meminta pemerintah (kemendagri) agar melakukan pembahasan RPP agar segera rampung dan ditetapkan sebagai PP.
“Terakhir Komisi II sudah meminta mendagri untuk segera membuat itu (PP) dan kita minta di 2025 ini sudah selesai,” ujar mantan Ketua KPU itu.
Ia pun mengingatkan bahwa kedua RPP tersebut merupakan amanat dari UU No 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Dan mudah-mudahan bisa cepat,” harapnya.
Disinggung soal kesiapan anggaran untuk pembiayaan pembentukan DOB, Fauzan tidak menafik jika hal itu menjadi salah satu alasan dilakukannya moratorium pada 2014 lalu. Karena infrastruktur DOB itu, pungkasnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
“Kalau itu memang betul karena DOB itu infrastrukturnya dibiayai oleh pusat dan ini artinya kalau ada DOB baru, itu kan ada kebutuhan anggaran dari pemerintah pusat untuk kepentingan itu. Makanya nanti semuanya ada di PP itu ya, mudah-mudahanlah, bahkan nggak sampai akhir tahun,” jelasnya.
Fauzan juga meminta kepada masyarakat Pulau Sumbawa dalam melakukan aksi unjuk rasa agar tidak anarkis dan merusak fasilitas publik yang bisa mengganggu kepentingan masyarakat banyak.
“Yang pasti apa pun aspirasi kita itu jangan anarkis, jangan merusak fasilitas publik, jangan mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Samalah niat kita dan saya juga sudah sampaikan ke beberapa teman, saya berkomitmen untuk membantu ini. Tinggal kita membuka pintu masuk PP ini dan mendagri sudah menyatakan akan segera menyelesaikan itu,” pungkasnya.
Tanggapan Anggota DPD RI Dapil NTB, Evi Apita
Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita Maya menyatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan sinyal kuat terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Evi menyebutkan, PPS telah menjadi prioritas utama pemerintah dan hanya tinggal menunggu persetujuan Presiden.
Selain itu, Evi menegaskan bahwa meskipun saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, PPS tetap menjadi prioritas utama.
“Kendala keuangan memang ada, tetapi cita-cita besar rakyat Sumbawa harus segera kita akomodir,” ujarnya.
Pihaknya bersama senator perwakilan NTB di tingkat pusat lainnya juga akan terus berkomunikasi secara proaktif untuk mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar mempercepat proses pembentukan PPS.
“Jadi dulu saya sengaja merekam vidio setelah raker bersama mendagri pak Tito Karnavian yang mengatakan PPP masuk prioritas, biar ada jadi bukti untuk mengingatkan beliau,” pungkasnya.
