Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Mohamad Faozal menegaskan pentingnya langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah menyusul adanya berbagai kebijakan pembatasan fiskal dari pemerintah pusat.
Terlebih adanya penurunan dana transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah memicu perlunya peninjauan ulang seluruh pos belanja demi menjaga kesehatan fiskal daerah. “Jadi belanja harus dilakukan seefisien mungkin, jadi jika ada belanja yang perlu efisiensi, ya kita efisienkan,”kata Faozal saat memberikan arahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Santika Mataram, Selasa (4/11/2025).
Faozal menjalaskan, bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan respons atas pemotongan TKD yang berimbas pada hampir seluruh daerah di Indonesia. “Jadi semua daerah turunlah, karena dari pusat ada pemotongan TKD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faozal mengatakan bahwa pembahasan rinci terkait kebijakan efisiensi fiskal ini masih akan dilakukan. Beberapa pos belanja yang menjadi target efisiensi, seperti belanja perjalanan dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), dan berbagai belanja operasional lainnya, belum diputuskan secara final.
“Terkait kebijakan fiskal ini belum dilakukan pembahasan seperti belanja perjalanan, ATK, dan belanja-belanja operasional kita kemungkinan akan dilakukan efisiensi,” paparnya.
Mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran mendatang, Faozal meminta publik untuk bersabar. Proses penyusunan masih berjalan seiring dengan fluktuasi pergerakan TKD yang menjadi patokan utama. “Sedang kita rancang, jadi sabar dulu ya,” jawabnya singkat.
Dalam kesempatan yang sama, Faozal juga menyinggung tentang program-program yang menjadi inisiatif pemerintah pusat, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN), sekolah rakyat (SR) dari Kementerian Sosial, dan Sekolah Garuda dari kemeterian pendidikan dasar dan menengah (Kemendikdasmen).
Meskipun program tersebut telah didorong bersamaan dengan pembiayaannya dari pusat, Pemerintah Daerah tetap akan berperan sebagai unsur pendukung. “Semua program ini kita lakukan supporting, tapi porsinya sesuai dengan kemampuan daerah kita yaitu dengan melihat kapasitas finansial yang ada” imbuhnya. (Wir/red).
