Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Proses mutasi dan pelantikan sejumlah pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar pada Rabu (30/04/2025) siang di Pendopo Gubernur menjadi sorotan tajam, sebab pelantikan tersebut dilaksanakan secara tertutup dari peliputan media.
Pantauan media ini, para wartawan hanya diberi akses terbatas untuk mengambil gambar dari gerbang pendopo.
Sejak pukul 13.30 Wita sejumlah awak media sudah hadir di lokasi untuk melakukan peliputan. Namun, petugas pengamanan pendopo menyampaikan bahwa hanya pejabat yang dilantik dan tamu undangan tertentu yang diperkenankan masuk.
Para jurnalis hanya dapat mengambil gambar dan video dari kejauhan saat para pejabat datang memasuki area pendopo. Tidak ada keterangan resmi maupun penjelasan tertulis yang diberikan kepada media terkait alasan pembatasan ini.
Kondisi ini mengejutkan dan menuai kekecewaan dari kalangan wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan pemerintahan. Mereka menilai pembatasan ini mencederai prinsip keterbukaan informasi publik yang semestinya dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah.
“Ini sangat disayangkan. Selama saya meliput di NTB, baru kali ini pelantikan pejabat dilakukan secara tertutup dari media. Biasanya kami dilibatkan, bahkan diberi siaran pers dan dokumentasi resmi. Tapi kali ini kami seperti tidak dianggap,” ujar Marham, ketua Forum Wartawan (Forwan) Pemprov NTB.
Kecaman juga datang dari Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah NTB, Hans Bahanan. Ia menyayangkan keras tindakan Pemprov NTB yang menutup akses media dalam pelantikan pejabat publik. Menurutnya, pembatasan ini bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang selama ini digaungkan.
“Pelantikan pejabat publik adalah peristiwa penting yang menyangkut pelayanan publik. Ini bukan urusan privat, melainkan hal yang patut diketahui masyarakat luas. Membatasi media untuk meliput kegiatan seperti ini menunjukkan kemunduran dalam praktik demokrasi dan keterbukaan informasi,” tegas Hans dalam pernyataannya.
Hans menambahkan, pemerintah daerah seharusnya melihat media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, bukan sebagai pihak yang harus dibatasi.
“Media bukan musuh. Media hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Jika pelantikan pejabat saja ditutup-tutupi, publik bisa bertanya-tanya: ada apa di balik ini semua?” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB mengenai alasan pelaksanaan mutasi yang dilakukan secara tertutup. Kejadian ini pun menjadi preseden baru di NTB dan memunculkan kekhawatiran akan potensi menurunnya akses informasi publik ke depan. (Sal).
