Kabarberita
Mataram(KabarBerita)- Tingginya Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (Silpa) Tahun 2024 yang ada di Pemkot. Mataram mendapat sorotan dari Fraksi-fraksi di DPRD. Silpa yang tinggi mencapai 166 Miliar Rupiah dinilai sebagai indikator kurang optimalnya proses perencanaan angaran yang dilakukan Pemkot Mataram.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Selasa (1/7/2025).
” SILPA APBD 2024 yang mencapai lebih dari Rp166 miliar menunjukkan masih adanya program yang belum terlaksana atau belanja yang tidak terserap. Hal ini bisa menjadi tanda adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau koordinasi antar perangkat daerah,” Ujar juru bicara Fraksi PKS Baiq Zuhar Parhi saat membacakan pemandangan umum.
Baiq Farhi Menyatakan Secara umum, SILPA bisa mencerminkan efisiensi atau kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Namun jika nilainya cukup besar, seperti dalam hal ini, justru perlu dipertanyakan, Mengapa anggaran sebesar itu tidak dimanfaatkan secara maksimal? Apalagi di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.
“ Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat proses perencanaan yang berbasis kebutuhan riil, meningkatkan kapasitas pelaksanaan program, serta memperbaiki sistem monitoring agar dana publik benar-benar digunakan secara maksimal dan berdampak luas,” Ungkapnya.
Juru bicara Fraksi Gerindra H. Muhtar mengatakan hal senada. Fraksi Gerindra menilai masih besarnya silpa menandakan bahwa serapan belanja Pemerintah Kota Mataram masih belum berjalan secara optimal sehingga mereka pun mempertanyakan faktor penyebab terjadinya SILPA tersebut.
“ Kami ingin mendapatkan penjelasan terkait faktor penyebab terjadinya SILPA tersebut, langkah-langkah strategis apa yang akan diambil dalam mengatasinya serta rencana pemanfaatan SiLPA tersebut,” ujarnya.
Sorotan atas tingginya SILPA APBD Kota Mataram juga datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.Melalui juru bicaranya H. Munawir Fraksi PPP menilnya besarnya angka SILPA ini tentunya mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
“ Dengan besarnya angka ini, sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi penyebab dan implikasi yang muncul, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna memaksimalkan pemanfaatan anggaran di masa mendatang,” Terangnya.
H. Munawir menyampaikan Sebagai langkah ke depan, Fraksi PPP mengusulkan agar SILPA yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal. “ Fraksi PPP mendorong pemerintah untuk merumuskan rencana kerja yang jelas dan terukur dalam memanfaatkan SILPA ini,” tutupnya.
