Realisasi APBD Kota Mataram 2024, Pendapatan Lampui Target, SILPA Tembur 166 Miliar

Mataram(KabarBerita)- DPRD Kota Mataram Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Senin, 30 Juni 2025.

Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana. Dalam pidatonya, Wali Kota menyampaikan bahwa laporan keuangan ini merupakan hasil dari proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pemeriksaan interim, pendahuluan, dan pemeriksaan terinci, dengan durasi lebih dari 100 hari kerja.

“Laporan keuangan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari transparansi, integritas, dan tanggung jawab kita dalam mengelola dana publik yang telah dituangkan dalam APBD Kota Mataram,” ujar Mohan.

Wali Kota juga menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemerintah Kota Mataram kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Capaian ini merupakan yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras, komitmen, dan sinergi dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Mataram bersama DPRD Kota Mataram serta dukungan dari berbagai pihak, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali berhasil kita raih untuk yang ke-11 (sebelas) kalinya secara berturut-turut,” terangnya.

Dalam laporannya, H. Mohan Roliskana juga menyampaikan realisasi keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024. Tercatat, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,823 triliun atau 101,82 persen dari target sebesar Rp1,791 triliun.

“Terlampauinya target pendapatan ini tidak terlepas dari kinerja positif seluruh komponen utama pendapatan daerah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terealisasi sebesar Rp524,64 miliar atau 104,74 persen dari target anggaran sebesar Rp500,89 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, meskipun realisasi pendapatan berhasil melampaui target, hal sebaliknya terjadi pada realisasi belanja daerah. Dalam laporan tersebut, tercatat realisasi belanja daerah sebesar Rp1,417 triliun atau 92,93 persen dari anggaran sebesar Rp1,525 triliun.

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp166,44 miliar lebih.

 

  • Related Posts

    BNN Kota Mataram Amankan Empat Pengguna Narkoba dalam Razia Kos di Karang Taliwang

    Mataram(KabarBerita)— Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram kembali menggencarkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kota Mataram. Melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), BNN menggelar kegiatan penyelidikan,…

    Jelang Iduladha, Distan Mataram Intensifkan Pemeriksaan Hewan Kurban

    Mataram(KabarBerita)– Menjelang Hari Raya Iduladha, Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penjualan. Pemeriksaan perdana dilakukan di wilayah Kecamatan Selaparang untuk memastikan hewan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    APJATI NTB Dorong Perlindungan dan Skema Biaya Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

    APJATI NTB Dorong Perlindungan dan Skema Biaya Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

    Perkuat Strategis Sport Tourism di Mandalika, ITDC Resmi Umumkan Jajaran Komisaris dan Direksi MGPA

    Perkuat Strategis Sport Tourism di Mandalika, ITDC Resmi Umumkan Jajaran Komisaris dan Direksi MGPA

    Orang Tua Siswa Keluhkan Uang Perpisahan, Ombudsman NTB Larang Sekolah Tarik Pungutan

    Orang Tua Siswa Keluhkan Uang Perpisahan, Ombudsman NTB Larang Sekolah Tarik Pungutan

    Sabolah Jadi Komisaris MGPA, DPRD NTB Berharap Berdampak bagi Daerah

    Sabolah Jadi Komisaris MGPA, DPRD NTB Berharap Berdampak bagi Daerah

    Siswa Dipungut Lunasi Uang Komite sebagai Syarat Ambil SKL, Ombudsman NTB Langsung Turun ke Sekolah

    Siswa Dipungut Lunasi Uang Komite sebagai Syarat Ambil SKL, Ombudsman NTB Langsung Turun ke Sekolah

    Santai di Pendopo NTB, Pemerintah Serius Mengurus Gizi Generasi Bangsa

    Santai di Pendopo NTB, Pemerintah Serius Mengurus Gizi Generasi Bangsa