Kabarberita
Mataram (KabarBerita) – Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram yang membahas Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan penting, mengingat keputusan ini akan menentukan arah pembangunan daerah tahun depan. Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umumnya menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar formalitas, melainkan ujian nyata sejauh mana pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam catatannya, Gerindra menyoroti adanya kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp22,049 miliar, dari Rp1,890 triliun menjadi Rp1,912 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp608,828 miliar menjadi Rp631,767 miliar. Pertumbuhan PAD ini ditopang oleh peningkatan pajak daerah 3,61 persen dan retribusi daerah 4,18 persen.
“Kami mengapresiasi peningkatan PAD. Namun, optimalisasi jangan hanya mengandalkan pungutan yang berpotensi membebani masyarakat. Pemerintah harus lebih serius mendorong digitalisasi layanan dan memperbaiki tata kelola pajak serta retribusi,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra I Gusti Bagus Alit Winata.
UMKM Jadi Prioritas, Bukan Slogan
Gerindra mendesak agar UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif benar-benar mendapat prioritas dalam perubahan APBD. Dukungan tidak boleh berhenti pada jargon, tetapi diwujudkan melalui akses modal, pelatihan, promosi produk lokal, serta kemitraan strategis dengan pelaku usaha besar maupun platform digital.
“Insentif harus diberikan kepada pelaku usaha yang berkontribusi langsung pada penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai APBD hanya habis untuk belanja rutin tanpa dampak signifikan bagi masyarakat kecil,” sindir Gerindra.
Tuntutan Transparansi
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra meminta Pemkot Mataram untuk memberikan penjelasan komprehensif atas seluruh catatan yang mereka sampaikan. “Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar bermanfaat optimal, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Dengan kritik tajam tersebut, Fraksi Gerindra berharap perubahan APBD 2025 tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, melainkan instrumen nyata untuk menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Mataram.
