Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram memberikan catatan tajam terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang diajukan pemerintah kota. Meski akhirnya tetap menyetujui untuk dibahas lebih lanjut, PKS menilai banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Melalui juru bicara Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., PKS menyoroti lemahnya kemandirian fiskal Kota Mataram. Dari total belanja Rp2,07 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp631,7 miliar atau sekitar 30 persen. “Kenaikan PAD 3,77% tidak cukup mengubah struktur pendapatan. Kebocoran parkir dan retribusi pasar masih jadi masalah klasik akibat sistem manual yang rawan bocor,” tegas Fraksi PKS melalui juru bicaranya. Mereka mendesak digitalisasi dan transparansi pemungutan agar potensi PAD tidak hilang di jalan.
Lonjakan pembiayaan daerah hingga Rp166 miliar lebih juga dianggap mencerminkan kelemahan serius dalam perencanaan. Dana itu bersumber dari SILPA 2024 dan diarahkan untuk program strategis seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan layanan kesehatan, dan penanganan sampah. “Setiap rupiah harus benar-benar sampai ke masyarakat, bukan kembali jadi SILPA atau sekadar menutup defisit,” kritiknya.
PKS juga menyoroti belanja operasi yang naik Rp70,4 miliar. Kenaikan ini, menurut mereka, hanya bisa dibenarkan jika benar-benar meningkatkan pelayanan publik, bukan memperbesar mesin birokrasi. Begitu pula dengan belanja barang dan jasa Rp804,1 miliar yang rawan hanya jadi serapan tanpa dampak nyata.
Kebijakan pengelolaan sampah menjadi catatan keras. Fraksi PKS menilai tambahan anggaran transfer Rp1,82 miliar untuk lahan TPA Kebon Kongok belum menyentuh masalah teknis di lapangan. “Sebagian besar armada kecil (tossa) pengangkut sampah di lingkungan sudah rusak. Tanpa perhatian ke level lingkungan, sampah tetap menumpuk dan mengganggu kesehatan warga,” tegasnya.
Meski mengapresiasi peningkatan belanja modal hingga Rp416,7 miliar, PKS mendesak percepatan realisasi agar proyek publik tidak sekadar dikebut menjelang akhir tahun tanpa kualitas.
Dengan semua catatan kritis tersebut, Fraksi PKS tetap memberi lampu hijau agar pembahasan Perubahan APBD 2025 dilanjutkan. “Tugas kami adalah memastikan setiap rupiah APBD kembali pada rakyat, bukan sekadar angka di dokumen,” pungkasnya.
