Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – NTB terus berupaya meningkatkan capaian yang lebih baik dalam mewujudkan nilai Demokrasi, karena sesuai hasil pengukuran Badan Pusat Statistik (BPS), skor demokrasi NTB mencapai 76,37, naik signifikan sebesar 6,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Dr Ateng Hartono pencapaian tersebut merupakan perkembangan yang cukup baik, meskipun secara Nasional, NTB masih berada di kategori sedang.
“Peningkatan ini luar biasa, Artinya ada perbaikan signifikan di NTB, terutama kapasitas lembaga demokrasi yang naik hingga 10,05 poin, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, NTB masih perlu mengoptimalkan aspek lain agar bisa naik kategorinya ,” terang Ateng seusai melakukan Rapat Koordinasi Nasional IDI di Hotel Golden Palace, Kamis (25/9).
Ateng juga mengatakan aspek kebebasan di NTB menjadi salah satu indikator yang relatif stagnan. Skornya hanya naik tipis dari 79,50 menjadi 79,53. Dia menegaskan pentingnya menjaga iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi agar capaian demokrasi semakin kokoh.
“jadi masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak dengan cara anarkis, tentunya akan berdampak positif pada demokrasi dan ini yang harus kita jaga bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Dr Heri Wiranto, mengatakan pengukuran IDI dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan 22 indikator yang mendukung.
“IDI sudah kita ukur sejak 2009 dan terus bertransformasi, kami harapkan agar tiap Daerah, termasuk NTB bisa terus mengoptimalkan angka indeksnya, karena IDI juga menjadi indikator dalam penilaian kinerja,” terang Heri.
Lebih lanjut Heri mengatakan, demokrasi di daerah sangat penting untuk di perkuat lagi guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Demokrasi yang sehat, setara, dan inklusif merupakan fondasi utama menuju Indonesia Emas, Karena itu kami (Kemenko Polkam, Kemendagri, Bappenas, dan BPS) terus mendorong agar IDI di setiap daerah terus meningkat pencapaiannya ,” imbuhnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Maswadi Rauf, Perencana Ahli Madya, Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas Maharani, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dan Kepala BPS NTB Wahyudin. (red)
