Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa Kurniawan, menyayangkan munculnya strategi promosi sejumlah hotel kelas melati yang dinilai vulgar dan berkonotasi negatif di media sosial. Konten promosi yang beredar luas di berbagai platform media sosial tersebut memicu polemik di tengah masyarakat karena dianggap melanggar norma sosial dan berpotensi mencoreng citra pariwisata Kota Mataram.
Menurut Made, promosi yang mengandung unsur sugestif dan mengarah pada perilaku yang tidak sesuai norma seharusnya tidak digunakan sebagai strategi pemasaran oleh pelaku usaha perhotelan.
”Kami sebagai organisasi yang menaungi pelaku usaha hotel sangat menyayangkan cara promosi yang sudah kebablasan seperti itu. Promosi semestinya dilakukan dengan cara yang santun dan bijak, bukan justru menampilkan narasi yang dapat ditafsirkan sebagai ajakan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan,” ujarnya.
Ia mengaku terkejut saat pertama kali melihat konten promosi yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, reaksi masyarakat yang mempertanyakan peran asosiasi juga dapat dipahami, meskipun promosi tersebut dilakukan secara mandiri oleh masing-masing manajemen hotel melalui media sosial.
”Saya juga kaget ketika pertama kali melihatnya. Kami bahkan sempat mendapat protes karena dianggap tidak melakukan pembinaan. Padahal promosi itu dibuat dan disebarkan langsung oleh pihak hotel melalui akun media sosial mereka. Pada akhirnya ini kembali kepada kesadaran dan tanggung jawab masing-masing manajemen hotel,” katanya.
Made mengungkapkan, pihaknya menerima informasi mengenai beberapa hotel yang menggunakan pola promosi serupa. Meski belum mengetahui secara pasti apakah konten tersebut melanggar ketentuan hukum, ia menilai langkah tersebut tidak etis dari perspektif industri perhotelan.
”Kami tidak dalam posisi menilai aspek hukumnya. Namun dari sudut pandang pengelolaan hotel, cara promosi seperti itu sangat disayangkan. Dampaknya bukan hanya dirasakan satu atau dua hotel, tetapi bisa menimbulkan kesan negatif terhadap industri pariwisata Kota Mataram secara keseluruhan,” tegasnya.
Terkait hotel di Jalan Pejanggik yang belakangan menjadi sorotan karena iklan promosi yang dianggap vulgar, Made memastikan hotel tersebut bukan anggota Asosiasi Hotel Mataram.
”Saya sudah cek, hotel yang bernama Solas itu bukan anggota kami. Bahkan saya baru mengetahui keberadaan hotel tersebut di kawasan Pejanggik setelah mendapatkan informasi dari Dinas Pariwisata,” ungkapnya.
Ia juga menyebut beberapa hotel lain yang menggunakan pola promosi serupa bukan bagian dari keanggotaan AHM. Karena itu, menurutnya, keberadaan organisasi profesi menjadi penting sebagai wadah untuk saling mengingatkan dan menjaga standar etika usaha.
”Inilah pentingnya berorganisasi. Kita bisa saling mengingatkan agar dalam menjalankan usaha tetap memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat. Silakan berinovasi dan berpromosi, tetapi jangan sampai menimbulkan keresahan publik,” katanya.
Made khawatir promosi bernuansa vulgar tersebut justru menimbulkan persepsi keliru terhadap Kota Mataram sebagai destinasi wisata. Padahal, kata dia, mayoritas wisatawan memilih hotel sebagai tempat menginap yang aman dan nyaman, bukan untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial.
”Yang paling kami khawatirkan adalah munculnya kesan negatif terhadap Kota Mataram. Wisatawan bisa saja berpikir bahwa praktik-praktik seperti itu menjadi bagian dari wajah pariwisata kita. Padahal sebagian besar tamu datang ke hotel untuk beristirahat dan menikmati layanan yang baik, bukan untuk hal-hal yang mengarah pada pelanggaran norma,” ujarnya.
Selain berdampak pada citra pariwisata, Made juga menilai promosi semacam itu berpotensi memberikan pengaruh buruk dari sisi sosial, terutama bagi generasi muda yang menjadi pengguna aktif media sosial.
”Dari sisi sosial tentu sangat disayangkan. Konten seperti itu dapat memberi contoh yang tidak baik bagi generasi muda. Pelaku usaha harus menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan pesan kepada publik. Tidak pantas sebuah entitas bisnis mempromosikan layanan dengan cara yang mengarah pada hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat,” pungkasnya.
