Komisi I DPRD NTB Kawal Kebijakan Penataan Birokrasi Gubernur NTB

MATARAM (KabarBerita) – Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen mengawal kebijakan penataan birokrasi yang menjadi fokus utama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh Akri, menilai pidato perdana Gubernur NTB mengandung gagasan strategis yang membawa kemajuan bagi daerah.

“Birokrasi yang bersih dan berintegritas menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan berkualitas yang berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Akri, Kamis 6 Maret 2025.

Salah satu poin penting dalam pidato Gubernur NTB adalah penegasan sistem meritokrasi dalam birokrasi.

“Jika birokrasi dipimpin oleh orang-orang berintegritas, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan baik dan berpihak pada masyarakat,” tutur Akri.

Selain reformasi birokrasi, Gubernur juga menyoroti persoalan kemiskinan, terutama di daerah pesisir. Menurut Akri, kelompok prasejahtera harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan NTB.

“Kebijakan yang menyentuh masyarakat miskin harus diprioritaskan agar bisa meningkatkan taraf hidup mereka,” sarannya.

Isu kemiskinan dan infrastruktur juga menjadi fokus utama Gubernur Iqbal. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan harus menjadi target utama yang diikuti dengan perbaikan infrastruktur dan tata ruang yang belum optimal.

Sebagai mitra eksekutif, Komisi I DPRD NTB berkomitmen untuk memastikan visi dan misi Gubernur berjalan sesuai rencana.

Akri menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi anggaran serta memastikan kebijakan eksekutif dan legislatif sejalan.

“Kami akan terus mengawal dan memastikan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dan benar-benar berdampak bagi masyarakat NTB,” tegasnya.

Lebih lanjut Akri menyatakan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang dinilai positif untuk pembangunan daerah.

Ia berharap perangkat daerah yang dipimpin oleh Gubernur Iqbal dapat merealisasikan kebijakan tersebut secara maksimal.

“Kita mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sekarang tinggal bagaimana perangkat daerah bisa menjalankannya dengan baik,” tutur Akri

  • Related Posts

    Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

    Mataram, (KabarBerita) – Dugaan penerimaan dana siluman 15 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menjadi perhatian publik. Meski demikian, dari sudut pandang hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap para wakil…

    Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

    Sumbawa, (KabarBerita) — Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumbawa menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada Kamis (16/4), di Hotel La Grande. Muscab yang dihadiri oleh perwakilan DPW…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

    Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

    Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

    Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

    Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

    Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

    Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

    Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

    Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

    Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH