Komisi I DPRD NTB Kawal Kebijakan Penataan Birokrasi Gubernur NTB

MATARAM (KabarBerita) – Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen mengawal kebijakan penataan birokrasi yang menjadi fokus utama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh Akri, menilai pidato perdana Gubernur NTB mengandung gagasan strategis yang membawa kemajuan bagi daerah.

“Birokrasi yang bersih dan berintegritas menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan berkualitas yang berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Akri, Kamis 6 Maret 2025.

Salah satu poin penting dalam pidato Gubernur NTB adalah penegasan sistem meritokrasi dalam birokrasi.

“Jika birokrasi dipimpin oleh orang-orang berintegritas, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan baik dan berpihak pada masyarakat,” tutur Akri.

Selain reformasi birokrasi, Gubernur juga menyoroti persoalan kemiskinan, terutama di daerah pesisir. Menurut Akri, kelompok prasejahtera harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan NTB.

“Kebijakan yang menyentuh masyarakat miskin harus diprioritaskan agar bisa meningkatkan taraf hidup mereka,” sarannya.

Isu kemiskinan dan infrastruktur juga menjadi fokus utama Gubernur Iqbal. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan harus menjadi target utama yang diikuti dengan perbaikan infrastruktur dan tata ruang yang belum optimal.

Sebagai mitra eksekutif, Komisi I DPRD NTB berkomitmen untuk memastikan visi dan misi Gubernur berjalan sesuai rencana.

Akri menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi anggaran serta memastikan kebijakan eksekutif dan legislatif sejalan.

“Kami akan terus mengawal dan memastikan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dan benar-benar berdampak bagi masyarakat NTB,” tegasnya.

Lebih lanjut Akri menyatakan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang dinilai positif untuk pembangunan daerah.

Ia berharap perangkat daerah yang dipimpin oleh Gubernur Iqbal dapat merealisasikan kebijakan tersebut secara maksimal.

“Kita mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sekarang tinggal bagaimana perangkat daerah bisa menjalankannya dengan baik,” tutur Akri

  • Related Posts

    KEMBARA PKS NTB : Mengakar pada Pancasila, Mengabdi untuk NKRI

    ​LOMBOK TIMUR (KabarBerita) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses menggelar upacara dan kegiatan Kemah Bela Negara (KEMBARA) 2026. Acara yang berlangsung khidmat di bawah rimbunnya Hutan…

    Resmi Kantongi SK, Zia Urrahman Langsung Tancap Gas Konsolidasikan PPP Kota Mataram

    Mataram(KabarBerita)– Zia Urrahman resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Mataram. Tak ingin berlama-lama, Zia langsung menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Vonis Radit Picu Luapan Emosi, Keluarga Terdakwa dan Korban Sama-sama Kecewa

    Vonis Radit Picu Luapan Emosi, Keluarga Terdakwa dan Korban Sama-sama Kecewa

    Hakim Vonis Radiet 6 Tahun Dalam Kasus Kematian Vira

    Hakim Vonis Radiet 6 Tahun Dalam Kasus Kematian Vira

    Turun Reses di BKU, Bung Aley Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

    Turun Reses di BKU, Bung Aley Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

    Brida NTB Gandeng Unram Luncurkan Biodigester Portable Untuk Atasi Sampah

    Brida NTB Gandeng Unram Luncurkan Biodigester Portable Untuk Atasi Sampah

    Pesantren Jangan Dihakimi : Memperkuat Perlindungan Anak Tanpa Menghilangkan Jasa Besar Pesantren

    Pesantren Jangan Dihakimi : Memperkuat Perlindungan Anak Tanpa Menghilangkan Jasa Besar Pesantren

    Kasus Dugaan Pembakaran Santri, Iwan Slank Minta Publik Tidak Menghakimi Pengelola Ponpes

    Kasus Dugaan Pembakaran Santri, Iwan Slank Minta Publik Tidak Menghakimi Pengelola Ponpes