Kabarberita
LOMBOK BARAT (KabarBerita) – Tidak seperti reses pada umumnya yang biasa dilakukan di sebuah wilayah atau lingkungan dengan jumlah undangan terbatas, Anggota DPRD NTB dari dapil NTB 2 Lobar-KLU, Lalu Irwansyah Triadi justru menggelar reses dengan gaya berbeda dan tak biasa.
Pada reses di masa sidang kedua tahun 2025 itu, Lalu Ir sapaan akrabnya melakukan reses di 14 titik mulai tanggal 22 Februari hingga 1 Maret secara terbuka dan terbuka untuk umum. Siapa pun warga masyarakat boleh hadir tanpa terkecuali untuk menyampaikan aspirasinya kepada politisi partai Golkar itu.
“Ya jadi biar masyarat itu tau begini lo dia punya wakil di DPRD Provinsi, terutama di daerah saya kan daerah terpencil di Sekotong itu. Mereka tidak tau, tidak bisa membedakan mana DPRD Provinsi, mana DPRD Kabupaten. Taunya ya anggota dewan sudah,” kata Lalu Irwansyah Triadi, di Mataram (5/3).
Dengan demikian, lanjut anggota Komisi IV DPRD NTB ini, masyarakat bisa secara terbuka dan leluasa menyampaikan aspirasi dan harapan yang bisa dititipkan melalui wakilnya di Udayana.
“Jadi saya tidak ingin ada warga yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya karena tidak diundang dalam reses,” pungkasnya.
Dalam reses itu, Lalu Ir mengaku banyak menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat terutama harga cabai yang saat ini melonjak naik hingga diangka Rp. 200 ribu perkilo gram. Kemudian jalan lingkungan dan alat-alat banjar.
“Jadi itu yang banyak disuarakan hampir di semua titik saya reses, yakni jalan lingkungan dan alat-alat banjar,” terangnya.
Terhadap berbagai aspirasi yang disuarakan itu, Lalu Ir berjanji akan memperjuangkan, baik melalui kebijakan pemerintah daerah maupun melalui dana pokir anggota DPRD NTB.
“Insya Allah, kita akan perjuangkan,” lanjutnya.
Untuk diketahui, sebanyak 65 anggota DPRD NTB telah melakukan reses kedua pada tanggal 22 Februari hingga 1 Maret masa persidangan kedua tahun 2025. Mereka turun ke dapil masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi. Hasil reses kedua untuk DPRD periode 2024-2029 ini akan menjadi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2025.
