admin web
MATARAM (KabarBerita) – Berdasarkan data yang dirilis Menteri kehutanan Kementerian Kehutanan RI tahun 2025, NTB memilki lahan kritis sebanyak 186 ribu hektar dan menurun jika dibandingkan tahun 2022 mencapai 192 ribu hektar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan DLHK NTB Burhan Bono, Pada Rabu (06/05/2026).
Menurut Bono sapaanya mengatakan data yang dirilis sekali pertiga tahun itu menunjukan bahwa lahan kritis di NTB mengalami perbaikan yang cukup signifikan dan ini terlihat dari perbandingan data pada tahun 2022 dengan 2025. “Sekarang tinggal 186 Ribu Hektar, sedangkan ditahun 2022 mencapai 192 Ribu Hektar berarti sudah ada perbaikan, Ini sesuai dengan data ditahun 2025, ini rilisnya tiga tahun sekali,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan untuk anggaran rehabilitasi lahan kritis itu sendiri untuk lahan yang mencapai 186 ribu hektar yang tersisa, mencapai 8 sampai 10 juta perhektar. “Jadi tinggal dihitung aja berapa jadinya. Dan itu kalau kita berpikiran anggaran ya tentunya,” ucapnya.
Dikatakannya juga jika lahan kritis didalam hutan itu tentunya bisa diperbaiki jika tidak ada gangguan dari luar, dan ini yang harus tetap dijaga guna menjaga kelestarian lingkungan dan itu juga sudah mulai diterapkan oleh Pemerintah Sumbawa. “Sekarang Bupati Sumbawa sudah keluarkan kebijakan. Misalnya menanam pohon dan tidak boleh menananam jagung secara monokultur, itu juga upaya-upaya dari sisi kebijakan, nantinya masyarakat yang diberdayakan, hingga anggaran tadi bukan lagi sebagai alasan untuk merusak lingkungan,” katanya.
Bono juga menambahkan selain kebijakan, tata kelola juga harus diperbaiki seperti monokultur yang dialihkan ke agroporistik. Karena tata kelola mengarah ke perubahan kebijakan. “Jadi itu juga penting tata kelolanya diperbaiki,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan penyebab terjadinya lahan kritis itu sendiri karena pengalihan fungsi hutan yang dilakukan oleh oknum, dan dari segi Pemerintah sendiri terus berupaya melakukan perbaikan supaya perambahan lahan hutan tidak terus bertambah. “Yang jelas sekarang kami sudah berupaya luar biasa menghentikan lajunya dan sekarang teman-teman dilapangan menjaga garis batas yang masih berurutan,” jelasnya.
Bono juga menyinggung dampak lahan kritis terhadap lingkungan yang sangat merugikan dimana dengan maraknya terjadi alih fungsi hutan menjadi pemicu bencana alam. “Jadi kalau musim hujan kita kebanjiran, kalau musim kering ya tentunya kekurangan air karena sudah tidak ada tempat lagi untuk menampung air,” terang Bono.
Selain itu guna mengurangi lahan kritis terutama di daerah Pulau Sumbawa yang ada di Sumbawa dan Bima, perlunya mengikuti langkah yang dilakukan oleh masyarakat Lombok terutama masyarakat yang ada di kaki Gunung Rinjani. “Jadi Konsep yang dilakukan oleh teman-teman dilombok ini, harus diadopsi, contohnya masyarakat yang berada dikaki Rinjani banyak yang berkegiatan tapi hutannya masih tetap ada, dengan tetap menanam tumbuhan yang bermanfaat dan bisa konsumsi seperti menanam duren, kemiri dan lainnya,” katanya.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat supaya tetap menjaga alam, guna menghindari resiko yang ditimbulkan, karena bencana itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. “Lahan kritis itu sendiri merupakan lahan yang tidak memilki penutupan untuk mendukung fungsi hutan, meskipun ada yang sudah terbentuk oleh alam itu sendiri, tapi jangan dirubah lagi, itu yang kita cegah lahan kritis yang dibuat oleh manusia karena beresiko menimbulkan bencana,” pungkasnya. (Wira/red).
Kabarberita
