Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr.Lalu Muhammad Iqbal me-Launching Program Pusat Informasi Terpadu Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia atau MOVE-ID, bertempat di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), pada Kamis (19/6).
Dalam sambutannya Miq Iqbal mengatakan bahwa salah satu problem yang kerap dihadapi ole Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah soal kesalahan informasi. Oleh karenanya perlu penyediaan informasi sedari awal yang benar dan baik untuk PMI.
“Dari 10 kasus dari 12 pemberangkatkan, itu karena kesalahan informasi, jadi pilihan untuk menyediakan informasi harus disiapkan dari awal, tantangan ke depan bagaimana disini para PMI tau bahwa kantor BP3MI menjadi pusat informasi,” kata Gubernur Lalu Iqbal.
Miq Iqbal menambahkan perlunya wadah (pusat informasi) yang tersedia supaya calon PMI bisa tahu dimana bisa mendapatkan informasi. Menurutnya penyediaan wadah informasi itu sangat penting, sehingga pelru kolaborasi dari instansi terkait untuk memberikan informasi kepada para calon PMI, baik itu dari BP3MI, Disnakertrans, PJTKI dan stakeholder terkait lainnya.
Gubernur yang juga merupakan mantan dubes ini juga mengatakan dari informasi yang benar maka PMI akan mendapatkan rasa aman, sehingga timbul mindset bahwa PMI resmi itu menguntungkan.
“Safe migrition untuk harapan kedepan, safe semua dokumennya, safe prosesnya, safe pilihan PJTKInya, safe keberangkatannya, safe kerja disana, safe remitance, suistainable ketika pulang,” pungkasnya.
“Kalau kita lihat rantai pengiriman tki dari ujung ke ujung, safenya banyak sekali, jadi yang dibutuhakan adalah penyampaian informasi,” sambung Miq Iqbal.
Sementara itu, Kepala BP3MI Noerman Adhiguna menambahkan terkait MOVE-ID yang di launching itu merupakan implementasi dari kerja sama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan GIZ dari Jerman.
“Ini adalah Salah satu program untuk meminimalisir masalah yang ada, contohnya penempatan PMI non prosedural, ini salah satu isu yang masih kita hadapi,” terangnya.
Kemudian informasi terkait penempatan, mulai dari kemampuan middle sampai high skill, saat ini sudah ada program kerja sama antar pemerintah di bidang formal.
“Jadi baik itu middle maupun high skill itu sudah ada MoU kerjasama antar pemerintah di bidang yang formal” tutupnya. (Red)
