Mutasi Perdana, Hamdan Kasim Sebut Memenuhi Ekspektasi

MATARAM (KabarBerita) – Mutasi perdana yang dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Iqbal – Dinda) dinilai sesuai ekspektasi publik. Ketua Fraksi Golkar Hamdan Kasim menilai beberapa nama kepala dinas yang disorot akhirnya digeser.

“Kalau prosesnya sudah keren, ada assesment, ada jobfit, sampai buat makalah,” katanya.

Namun, beberapa dinas yang mendapat sorotan terbukti kepala dinasnya diganti. Seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Aidy Furqan yang dipindah ke Dinas Ketahanan Pangan. Sebaliknya, Abdul Aziz dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengisi posisi sebagai Kepala Dinas Dikbud.

“Loh kalau dari kami, ini berani. Sumber masalah itu disana,” ucapnya.

Hamdan pun menjelaskan, persoalan DAK Pendidikan 2024 tak beres hingga kini, berikutnya masalah smart class bodong, hingga dugaan gratifikasi DAK Pendidikan.

“Jelas publik mendukung pergantian ini,” ucapnya.

Berikutnya ada juga Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang diisi Plt kemudian diganti Sadimin. Secara khusus, Kepala Dinas Perkim tersebut dinilai punya kemampuan untuk mengendalikan ketidakberesan di Dinas PU.

“Supaya jangan ada lagi proyek tidak selesai dan lewat tahun,” tandasnya.

Dengan posisi kekurangan eselon II, tambah Hamdan, rotasi mutasi yang dilakukan sudah berdasar meritokrasi. Adapun terkait kritik atau ketidakpuasan itu menjadi hal wajar.

“Ini tim yang harus segera bekerja cepat mengawal Gubernur dan Wakil Gubernur,” imbuhnya.

Mantan Ketua KNPI NTB ini pun mengapreasi cara mutasi kali ini, terlihat sakral dan memiliki spirit kebersamaan dengan hadirnya istri atau suami pejabat yang dilantik. Dan arahannya pun disampaikan secara khusus dan tertutup.

“Supaya mutasi itu berkesan dan bukan seremoni pelantikan. Bagus, tradisi yang harus dilakukan di mutasi berikutnya,” tandasnya.

Termasuk juga proses mutasi tertutup yang menuai sorotan tajam. HK mengatakan bahwa mutasi adalah hak perogratif Gubernur. Ia percaya mutasi dilakukan berbasis perbaikkan kedepan.

“Itu merupakan hak perogratif gubernur. Saya percaya apapun pola (tertutup) dipakai pasti berbasis perbaikan kedepan,” tutupnya.

  • Related Posts

    TGH. Muhannan PKS Ngaku Dapat Perintah Dari Yek Agil Untuk Bertemu Terdakwa IJU

    TGH. Muhannan Mu’min Mushhonaf saat memberikan kesaksian di sidang kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB, Rabu (22/4).   Mataram, (KabarBerita) — Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB kembali memunculkan fakta…

    Muscab PKB Sumbawa & Sumbawa Barat Sukses, Lalu Muhiban : Target Menang di Pemilu 2029

    Lalu Muhibban Petinggi PKB NTB dan Anggota DPRD NTB   Mataram, (KabarBerita) – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat pada Kamis (16/4)…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Nekat Mogok Kerja, Bupati Loteng Ingatkan Nakes PPPK Paruh Waktu Terkenal Pelanggaran Berat

    Nekat Mogok Kerja, Bupati Loteng Ingatkan Nakes PPPK Paruh Waktu Terkenal Pelanggaran Berat

    Pejabat Mulai Kewalahan, Wali Kota Mataram Buka Opsi Evaluasi Kebijakan Bersepeda

    Pejabat Mulai Kewalahan, Wali Kota Mataram Buka Opsi Evaluasi Kebijakan Bersepeda

    Masuk Tahun Ketiga, Pasar Ikan Bintaro Masih Setengah Jadi

    Masuk Tahun Ketiga, Pasar Ikan Bintaro Masih Setengah Jadi

    Dukung Program Lima Hari Sekolah, Zia Urrahman: Waktu Keluarga Lebih Berkualitas dan Karakter Anak Terbentuk

    Dukung Program Lima Hari Sekolah, Zia Urrahman: Waktu Keluarga Lebih Berkualitas dan Karakter Anak Terbentuk

    Anggaran BBM Terancam Habis November, DLH Mataram Ajukan Tambahan Rp1,4 Miliar

    Anggaran BBM Terancam Habis November, DLH Mataram Ajukan Tambahan Rp1,4 Miliar

    Gufron Semprot PUPR Mataram Soal Reklame Bodong, Sebut Bocorkan PAD dan Rusak Wajah Kota

    Gufron Semprot PUPR Mataram Soal Reklame Bodong, Sebut Bocorkan PAD dan Rusak Wajah Kota