Mutasi Perdana, Hamdan Kasim Sebut Memenuhi Ekspektasi

MATARAM (KabarBerita) – Mutasi perdana yang dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Iqbal – Dinda) dinilai sesuai ekspektasi publik. Ketua Fraksi Golkar Hamdan Kasim menilai beberapa nama kepala dinas yang disorot akhirnya digeser.

“Kalau prosesnya sudah keren, ada assesment, ada jobfit, sampai buat makalah,” katanya.

Namun, beberapa dinas yang mendapat sorotan terbukti kepala dinasnya diganti. Seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Aidy Furqan yang dipindah ke Dinas Ketahanan Pangan. Sebaliknya, Abdul Aziz dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengisi posisi sebagai Kepala Dinas Dikbud.

“Loh kalau dari kami, ini berani. Sumber masalah itu disana,” ucapnya.

Hamdan pun menjelaskan, persoalan DAK Pendidikan 2024 tak beres hingga kini, berikutnya masalah smart class bodong, hingga dugaan gratifikasi DAK Pendidikan.

“Jelas publik mendukung pergantian ini,” ucapnya.

Berikutnya ada juga Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang diisi Plt kemudian diganti Sadimin. Secara khusus, Kepala Dinas Perkim tersebut dinilai punya kemampuan untuk mengendalikan ketidakberesan di Dinas PU.

“Supaya jangan ada lagi proyek tidak selesai dan lewat tahun,” tandasnya.

Dengan posisi kekurangan eselon II, tambah Hamdan, rotasi mutasi yang dilakukan sudah berdasar meritokrasi. Adapun terkait kritik atau ketidakpuasan itu menjadi hal wajar.

“Ini tim yang harus segera bekerja cepat mengawal Gubernur dan Wakil Gubernur,” imbuhnya.

Mantan Ketua KNPI NTB ini pun mengapreasi cara mutasi kali ini, terlihat sakral dan memiliki spirit kebersamaan dengan hadirnya istri atau suami pejabat yang dilantik. Dan arahannya pun disampaikan secara khusus dan tertutup.

“Supaya mutasi itu berkesan dan bukan seremoni pelantikan. Bagus, tradisi yang harus dilakukan di mutasi berikutnya,” tandasnya.

Termasuk juga proses mutasi tertutup yang menuai sorotan tajam. HK mengatakan bahwa mutasi adalah hak perogratif Gubernur. Ia percaya mutasi dilakukan berbasis perbaikkan kedepan.

“Itu merupakan hak perogratif gubernur. Saya percaya apapun pola (tertutup) dipakai pasti berbasis perbaikan kedepan,” tutupnya.

  • Related Posts

    Konsolidasi Kader, DPD PAN Kota Mataram Target 6 Kursi

    Mataram, (KabarBerita) – Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Mataram menggelar silaturrahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri pengurus dan kader PAN se-Kota Mataram, Kamis (12/3). Kegiatan…

    DPP PAN Dorong Soliditas dan Kekompakan, Target 6 Kursi di DPRD Kota Mataram

    Mataram, (KabarBerita) – Petinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ( DPP PAN) H.M. Mu’azzim Akbar mendorong soliditas dan kekompakan di internal Partai guna meningkatkan perolehan kursi, baik ditingkat Kabupaten/Kota,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    DP3A Mataram Dukung Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak, Siap Gencarkan Sosialisasi

    DP3A Mataram Dukung Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak, Siap Gencarkan Sosialisasi

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    Jamkrindo Catat Volume Penjaminan Rp 27,68 Triliun hingga Februari 2026

    Jamkrindo Catat Volume Penjaminan Rp 27,68 Triliun hingga Februari 2026

    Isu THR Fantastis DPRD Mataram Picu Polemik, PKS Minta Sekda Klarifikasi

    Isu THR Fantastis DPRD Mataram Picu Polemik, PKS Minta Sekda Klarifikasi

    Mudik Gratis Pemkot Mataram Antar 250 Perantau Pulang ke Sumbawa

    Mudik Gratis Pemkot Mataram Antar 250 Perantau Pulang ke Sumbawa

    Fraksi PKS DPRD Mataram Berbagi Bingkisan Lebaran untuk PTT dan PPPK Paruh Waktu

    Fraksi PKS DPRD Mataram Berbagi Bingkisan Lebaran untuk PTT dan PPPK Paruh Waktu