Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Panitia Seleksi (Pansel) Pemerintah Provinsi NTB fasilitasi ratusan peserta untuk menjalani proses pengambilan data melalui Computer Assisted Test (CAT) yang digelar oleh tim Assessment Center Mahkamah Agung.
Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengungkapkan bahwa sebagian peserta tidak diwajibkan melakukan uji ulang karena telah memiliki hasil penilaian dari lembaga yang sama pada periode seleksi sebelumnya.
“Ada sekitar 14 orang yang tidak perlu mengikuti pengambilan data profiling assessment oleh tim yang sama,” ungkapnya pada, Selasa (3/3/2026) kemarin, melalui sambungan telpon.
Ia juga menjelaskan bahwa masa berlaku hasil uji kompetensi tersebut mencapai tiga tahun sehingga peserta yang ikut pada Agustus 2025 tetap bisa menggunakan nilai lama mereka.
“Berdasarkan ketentuan, apabila kegiatan dilakukan oleh tim yang sama dan belum melewati batas waktu tiga tahun, maka hasilnya masih bisa digunakan,”jelasnya. paparnya.
Ia juga menegaskan tidak ada pemberlakuan sistem gugur dalam tahapan wawancara, sehingga seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti rangkaian uji profil di Jakarta nantinya.
“Tidak ada sistem gugur di wawancara. Jadi, seluruh mereka yang ikut wawancara itu ikut juga di assessment ini, kecuali mereka yang sudah pernah ikut di bulan Agustus,” ungkapnya.
Yiyit sapaan akrabnya mantan Kadispora NTB ini menambahkan, bahwa Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari evaluasi mendalam terhadap kompetensi aparatur guna mengisi kekosongan jabatan yang muncul akibat kebijakan perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Kalau posisi jabatannya sudah tidak ada, kotak jabatannya sudah tidak ada, lalu seperti apa caranya? Kan ada pemangkasan, misalkan Eselon III dari 100 orang dipangkas jadi 50 orang,” katanya.
Dikatakannya juga bahwa Penataan personel ini diprediksi akan terus dinamis mengingat terdapat belasan pejabat pada level eselon lII dan IV yang segera memasuki masa purna tugas atau beralih menjadi tenaga fungsional.
“InsyaAllah dalam beberapa bulan ini ada yang pensiun pada Eselon III dan IV. Jadi itu menjadi peluang untuk pengisian kembali melalui mekanisme evaluasi yang sedang berjalan,” katanya.
Proses seleksi dan penataan birokrasi ini dipastikan berjalan secara berkelanjutan guna memastikan setiap posisi jabatan diisi oleh figur yang memiliki kualifikasi serta rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Penataan ini terus berjalan, tidak bisa dalam satu periode ini selesai semua, akan ada lagi dan ada lagi,” pungkasnya. (Wira/red).
Tim Redaksi
