Kabarberita
MATARAM|KabarBerita – Anggota DPRD NTB dari Dapil VI Pulau Sumbawa, Muhammad Aminurlah punya pandangan berbeda terkait peluang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang tengah ramai disuarakan oleh sejumlah politisi Udayana dari dapil V Pulau Sumbawa.
Meski secara prinsip, Aji Maman sapaan akran Muhammad Aminurlah mendukung perjuangan itu, namun dirinya masih menyangsikan perjuangan tersebut bisa berjalan mulus dikarenakan belum adanya bapak asuh atau tokoh sentral yang siap berkorban baik secara materi maupun finansial.
“Bagaimana keinginan teman-teman itu, kita tetap dukung. Tetapi tentunya perlu namanya bapak asuh (tokoh sentral). Siapa sih yang mau berkorban. Siapa sih yang punya kemampuan untuk menjadi bapak asuh itu. Baik secara materi maupun secara finansial,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Senin (5/5).
Keberadaan tokoh sentral itu lanjut Aji Maman sangat penting untuk mendukung dan menyokong perjuangan menuju terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Perjuangan ini tegasnya tidak ujug-ujug terima dan disetujui, namun butuh perjuangan berat harus bisa mendesak Komisi II DPR RI. Paling tidak kata Aji Maman seratus orang harus tidur disana mendesak Komisi II agar menjadikan Pulau Sumbawa menjadi provinsi baru.
“Karena apa, persoalan ini bukan makan di warung, tapi harus berjuang di pusat. Disitulah peran bapak asuh itu. Menjadi payung dan penyokong untuk semuanya,” tegasnya.
Disinggung soal figur Fahri Hamzah sebagai salah satu tokoh nasional kelahiran Pulau Sumbawa yang bisa dijadikan bapak asuh, Aji Maman justru menyangsikan. Ia melihat kontribusi Fahri Hamzah selama ini tidak begitu nampak.
“Saya lihat fahri hamzah waktu menjadi wakil ketua DPR aja tidak mampu untuk itu. Bukan hanya kita sekedar bisa beretorika perlu tindak lanjut dan kemampuan bagaimana untuk mengakomodir semua keinginan orang-orang yang ada dalam memperjuangkan Sumbawa menjadi provinsi sendiri,” kata Aji Maman ragu.
Politisi asal Bima ini pun menyarankan kepada pihak-pihak yang ingin memperjuangkan terbentuknya PPS untuk terlebih dahulu mencari sosok bapak asuh atau tokoh sentral yang memiliki kemampuan finansial dan mau mengorbankan finansialnya, pikiran dan segalanya untuk kepentingan Pulau Sumbawa.
“Kalau itu tidak ada, maka barang ini agak berat. Secara politik itu (PPS) agak berat kalau tidak ada bapak asuh,” pungkasnya.
Sebelumnya, delapan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa menyuarakan dukungan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa. Mereka adalah Salman, Iwan Panjidinata, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, Asaat Abdullah, Syamsul Fikri, dan Rusli Manawari.
Penulis : Dedy Supiandi
