Target Terlampaui, DKP NTB Catatkan Rp 800 Juta hingga Oktober 2025

Mataram, (KabarBerita) — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menorehkan hasil positif dalam penerimaan retribusi daerah. Hingga Oktober 2025, penerimaan retribusi DKP telah menembus angka Rp 800 juta, melampaui target awal sebesar Rp730 juta.

Pencapaian ini disampaikan oleh Sekretaris DKP NTB, Hikmah Aslinasari, dalam rapat Optimalisasi Target Pendapatan Daerah tahun 2026 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berlangsung di Ruang Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/10).

“Kami bersyukur capaian retribusi sampai Oktober ini sudah melebihi target tahunan. Ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara petugas lapangan, pelaku usaha perikanan, dan dukungan regulasi dari pemerintah daerah,” ujar Hikmah.

Menurut Hikmah kontribusi terbesar berasal dari sektor perikanan tangkap dan pemanfaatan pelabuhan perikanan. Penerapan sistem digitalisasi dan peningkatan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi.

Hikmah menambahkan, pihaknya optimis capaian hingga akhir tahun akan semakin meningkat.

“Dengan sisa waktu dua bulan lagi, kami yakin bisa menambah pendapatan daerah lebih besar lagi. Ini tentu akan kami dorong untuk mendukung program pembangunan sektor kelautan di NTB,” tambahnya.

DKP NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi demi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di NTB. (red)

Related Posts

Ultah ke-54, Gubernur NTB Lalu Iqbal Dapat Kado Istimewa Untuk NTB Dari Presiden Prabowo

Mataram (KabarBerita) – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Nusa Tenggara Barat pada Jumat (10/7/2026) menghadirkan makna tersendiri bagi daerah. Bertepatan dengan momentum usia ke-54 Gubernur Nusa Tenggara Barat,…

Komisi IX DPR Mu’azzim Soroti Pekerja NTB Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Hanya 24 Persen

“Kami dari Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah daerah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun Dinas Tenaga Kerja, agar segera mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mataram (KabarBerita) — Anggota Komisi…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Ultah ke-54, Gubernur NTB Lalu Iqbal Dapat Kado Istimewa Untuk NTB Dari Presiden Prabowo

Ultah ke-54, Gubernur NTB Lalu Iqbal Dapat Kado Istimewa Untuk NTB Dari Presiden Prabowo

Komisi IX DPR Mu’azzim Soroti Pekerja NTB Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Hanya 24 Persen

Komisi IX DPR Mu’azzim Soroti Pekerja NTB Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Hanya 24 Persen

Sah, PT PCF Lanjut Kelola Kawasan Cilinaya Selama 20 Tahun Lagi

Sah, PT PCF Lanjut Kelola Kawasan Cilinaya Selama 20 Tahun Lagi

AHY Buka Peluang Kaji Penanganan Abrasi Pesisir Mataram, Tegaskan Penanganan Harus Berbasis Pemetaan Risiko

AHY Buka Peluang Kaji Penanganan Abrasi Pesisir Mataram, Tegaskan Penanganan Harus Berbasis Pemetaan Risiko

Hadiri Gerakan Langit Biru di Ampenan, AHY Ajak Semua Kalangan Peduli Lingkungan

Hadiri Gerakan Langit Biru di Ampenan, AHY Ajak Semua Kalangan Peduli Lingkungan

AHY Jadi Magnet di Pantai Ampenan, Emak-emak Berebut Swafoto

AHY Jadi Magnet di Pantai Ampenan, Emak-emak Berebut Swafoto