Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Tren kerugian negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat menurun. Meski demikian, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar penyimpangan anggaran bisa ditekan hingga nol.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual, saat rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terkait tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024. Pertemuan berlangsung di Kantor BPK NTB, Jumat (29/8).
“Temuan kerugian negara di NTB cenderung menurun. Ini sinyal positif, namun ke depan kerugian harus terus ditekan. Uang rakyat harus dijaga dan dipertangung jawabkan ,” tegas Yulianus.
Dia menegaskan, bahwa fungsi DPD RI bukan hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan pemantauan langsung di daerah. Yulianus pun mengapresiasi langkah BPK NTB yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan anggaran.
“Kinerja Kepala BPK NTB cukup baik. Harapan kami, tidak ada lagi pengeluaran yang di-mark up, digunakan untuk kepentingan pribadi, atau proyek siluman. Semua harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK NTB, Suparwadi, mengungkapkan masih ditemukan sejumlah persoalan dalam belanja daerah, seperti kelebihan bayar, kekurangan bayar, hingga penggunaan anggaran tanpa pertanggung jawaban yang jelas.
“Temuan itu umumnya berasal dari OPD. Nilainya memang tidak besar, tapi karena kerap berulang, hal ini menjadi fokus pengawasan kami,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu temuan bahkan mencapai Rp4 miliar dan kini sedang dalam proses tindak lanjut. BPK memastikan akan terus mengawal setiap temuan hingga tuntas.
“Kami tidak akan kendor. Koordinasi dengan Pemprov NTB dan OPD berjalan baik, dan tata kelola keuangan daerah mulai menunjukkan perbaikan,” pungkasnya. (red)
