
Mataram, (KabarBerita) – Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menyelenggarakan Pelatihan Integrasi Pemutakhiran Data Madrasah (SIM, EMIS, SIMPATIKA, dan PIP) di Gedung Teater Universitas Al-Azhar Mataram, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini diikuti 35 madrasah Aliyah dan Tsanawiyah di Pulau Lombok dengan peserta kepala dan operator Madrasah.
Acara dibuka oleh Wakil Dekan II FTK, Prof. Dr. H. S. Ali Jadid Al-Idrus, yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif dari Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Menurutnya, pelatihan ini menjadi bentuk komitmen UIN Mataram dalam memperkuat kualitas pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat melalui penguatan sistem informasi madrasah.
Hadir sebagai narasumber utama, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc., yang menekankan pentingnya validitas dan ketertiban data madrasah sebagai syarat mutlak peningkatan mutu pendidikan Islam.
“Data-data di madrasah tergantung pada operator. Kualitas data ditentukan oleh hitam putih operator yang harus menjadi perhatian lebih. Jika mau menjadi bangsa yang maju, kitab harus tertib data,” tegas Nanang.
Legislator dari Dapil NTB II itu juga menyoroti problem struktural pendidikan Islam. Ia menilai amanah Undang-Undang peningkatan mutu pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi dengan peraturan daerah, sehingga anggaran pendidikan Islam kerap terhambat. Nanang juga menambahkan banyak guru yang telah lama mengabdi masih terkendala administrasi untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kalau saya menerima pegawai, tidak butuh yang pintar, tapi mencari orang yang rajin dan tekun dalam bekerja sehingga patut diperjuangkan,” katanya.
Selain Nanang, pelatihan ini juga menghadirkan Farid Imron, MH dari Kanwil Kemenag NTB yang memberikan tambahan perspektif mengenai pentingnya pengelolaan data madrasah secara terintegrasi. Ia menekankan bahwa tertib administrasi menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pendidikan Islam di tingkat daerah.
Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sertifikasi guru yang tersendat karena kesalahan administrasi, belum adanya sertifikasi bagi tenaga kependidikan, kasus Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganda, hingga penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai belum optimal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nanang menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan madrasah dan operator di tingkat nasional.
“Banyak permasalahan di madrasah yang harus diperjuangkan. Saya berkomitmen menyuarakan aspirasi ini agar ada solusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Nanang juga mendorong adanya kolaborasi antara madrasah, pemerintah daerah, pusat, serta legislatif agar seluruh data pendidikan Islam benar-benar valid, akuntabel, dan bisa menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, UIN Mataram berharap tercipta budaya tertib data di kalangan madrasah. Dengan demikian, mutu tata kelola pendidikan Islam semakin terarah, maju, dan berdaya saing di masa mendatang. (*)








