UIN Mataram Siap Berkolaborasi Kaji Dampak Ekonomi Tambang Rakyat

Mataram, (KabarBerita) – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi NTB akan menggandeng akademisi UIN Mataram dalam melakukan kajian dampak ekonomi terhadap pengembangan koperasi pertambangan rakyat (KPR) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K menegaskan bahwa kajian dan analisis secara akademik perlu dilakukan sehingga bisa didapatkan gambaran yang utuh berbasis data dan riset. Karena berdasarkan riset internal Polda NTB sendiri, pengelolaan pertambangan rakyat melalui wadah koperasi bisa memberikan dampak signifikan bagi peningkatan perekonomian daerah dan akan menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan kriminalitas di NTB.
Selain itu juga akan berdampak terhadap meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

“Jadi kita sangat membutuhkan kajian dan analisis secara akademik dari para pakar ekonomi yang ada di UIN Mataram bagaimana dampak ekonomi dari koperasi pertambangan rakyat ini,” ujar Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K saat penandatangan MoU dengan UIN Mataram, Selasa (26/8).

Sementara itu, Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. Masnun, M.Ag menyambut baik kolaborasi yang ditawarkan Polda NTB dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di NTB.

Prof. Masnun menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan polda NTB.

Keberadaan para akademisi UIN Mataram siap memberikan masukan dan kontribusi berdasarkan kajian ilmiah, data, dan riset yang valid.

“UIN Mataram memiliki Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Ketika Kapolda berbicara KPR, UIN juga menyambut. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Kami punya ahli-ahli di bidang ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, dan mereka ini punya otoritas untuk berbicara tentang itu,” ujar Prof Masnun.

Kesiapan untuk ikut berkontribusi dan berkolaborasi itu lanjut Prof. Masnun sebagai tanggung jawab UIN Mataram untuk mendukung kemajuan NTB yang juga akan berdampak positif bagi kemajuan UIN Mataram.

“Kolaborasi ini didasarkan pada hubungan yang baik antara UIN Mataram dengan pemerintah daerah dan Forkopimda,” pungkasnya.

Sebagai bukti kompetensi, Prof Masnun mengungkapkan bahwa sejumlah dosen UIN Mataram telah menjalin kerja sama riset dengan Bank Indonesia (BI) selama 12 tahun. Hal ini menunjukkan otoritas dan keahlian yang dimiliki para akademisi UIN di bidang ekonomi, pembangunan, bahkan pertambangan sudah tidak diragukan lagi.

Penulis : Dedy Supiandi

Related Posts

Rakerda PWI Lombok Tengah Jadi Ajang Konsolidasi

LOMBOK TENGAH (KabarBerita)-Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Tengah direncanakan akan berlangsung selama dua hari mulai 24-25 April 2026 mendatang. Kegiatan yang dirangkai dengan Focus Group…

Antisipasi Lonjakan MBG, MUI NTB Minta Standar Sembelih Halal Diperketat

MATARAM (KabarBerita)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Asosiasi Juru Sembelih Halal (Juleha) NTB segera menyusun panduan praktis penyembelihan hewan yang memenuhi standar halal dan thayyib (baik).…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

Rakerda PWI Lombok Tengah Jadi Ajang Konsolidasi

Rakerda PWI Lombok Tengah Jadi Ajang Konsolidasi

Tiga Anak Diduga Korban Eksploitasi Diamankan dalam Penertiban Pedagang Kopi di Udayana

Tiga Anak Diduga Korban Eksploitasi Diamankan dalam Penertiban Pedagang Kopi di Udayana