
Mataram(KabarBerita)– Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (30/3/2026). Penyampaian laporan ini tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga momentum refleksi atas arah dan capaian pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota mengawali dengan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, seraya menekankan nilai pengendalian diri dan kebijaksanaan sebagai fondasi kepemimpinan. Ia menyebut, sidang paripurna bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang evaluasi bersama untuk memastikan pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat.
Tahun 2025, menurutnya, merupakan periode penuh dinamika, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Pemerintah Kota Mataram dituntut untuk tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga tepat dalam mengambil keputusan.
Salah satu tantangan nyata yang dihadapi adalah bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Mataram. Namun, melalui sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat, penanganan hingga pemulihan dapat dilakukan dengan relatif cepat. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kekuatan kota tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga solidaritas sosial.
Dari sisi pembangunan, berbagai indikator menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada 2025 tercatat sebesar 5,43 persen, dengan inflasi terkendali di angka 3,21 persen. Sementara itu, angka kemiskinan turun menjadi 7,15 persen dan prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 5,53 persen.
Kualitas hidup masyarakat juga mengalami peningkatan yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 82,37 dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan efektivitas berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dalam aspek keuangan daerah, APBD Kota Mataram Tahun 2025 tercatat lebih dari Rp1,9 triliun, dengan realisasi pendapatan melampaui target hingga 103,64 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai lebih dari Rp670 miliar, mencerminkan optimalisasi potensi fiskal daerah.
Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga mencatat sejumlah prestasi, di antaranya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, serta ditetapkan sebagai percontohan Kota Anti Korupsi tahun 2025 oleh KPK.

Wali Kota menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga partisipasi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari angka, tetapi dari sejauh mana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota berharap pembahasan LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama guna menyempurnakan kebijakan pembangunan di masa mendatang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram secara merata.







