Wali Kota Mataram Siapkan Mutasi Tahap Kedua, 10 Jabatan Eselon II Segera Dilelang

Mataram(KabarBerita) – Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana memberi sinyal kuat akan segera menggelar mutasi tahap kedua dalam waktu dekat. Mutasi ini digelar untuk mengisi sejumlah posisi pejabat yang masih lowong, khususnya pada jabatan eselon II.

Mohan meminta Ketua Tim Baperjakat yang juga Sekda Kota Mataram untuk segera menyiapkan proses seleksi terbuka atau lelang jabatan. Hal ini penting agar tahapan pengisian jabatan dapat berjalan sesuai prosedur, mulai dari pengajuan izin ke Kementerian Dalam Negeri hingga pembentukan Panitia Seleksi (Pansel).

“Pak Sekda, saya minta segera dipersiapkan mutasi tahap kedua. Gelombang pertama sudah berjalan dan akan berlanjut ke gelombang berikutnya,” ujar Mohan, Jumat (3/10).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, memastikan pihaknya akan segera memproses tahapan seleksi terbuka. Tahap awal dimulai dengan pembentukan Pansel yang beranggotakan lima orang, terdiri dari tiga unsur perguruan tinggi, satu perwakilan dari Pemprov NTB, dan satu pejabat internal Pemkot Mataram yakni Sekda Kota.

“InsyaAllah, Senin depan kita ajukan nama-nama yang akan ditunjuk sebagai tim Pansel lelang jabatan,” ungkap Taufik.

Ia menjelaskan, saat ini ada sembilan jabatan eselon II yang lowong, ditambah satu jabatan lagi yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun per 1 November mendatang. Dengan demikian, total ada sepuluh jabatan yang akan dilelang.

“Ada sembilan jabatan kosong, ditambah Kepala DPMPTSP yang purna tugas awal November. Jadi total sepuluh jabatan eselon II yang akan dilelang,” terangnya.

Proses seleksi terbuka diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. Jika berjalan lancar, mutasi pejabat tahap kedua ditargetkan bisa digelar pada November mendatang.

Adapun sepuluh jabatan eselon II yang akan dilelang yakni, Kepala Dinas Tenaga Kerja , Kepala Bappeda,  Kepala Dinas Perikanan, Kepala DP3A,  Kepala BP2KB, Kepala Pelaksana BPBD,  Inspektur Inspektorat,  Kepala Bakesbangpol, Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Sosial.

Dengan proses ini, Pemkot Mataram berharap pengisian jabatan dapat berjalan transparan, objektif, dan menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten untuk mendukung jalannya birokrasi di Kota Mataram.

  • Related Posts

    Hj. Istiningsih Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Ruang Kelas, Praktik Mark Up Nilai Harus Dihentikan

    Mataram(KabarBerita)– Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Hj Istiningsih mendorong Pemerintah Kota Mataram segera mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara nyata di sekolah-sekolah. Menurutnya, penanaman nilai integritas tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi, tetapi…

    Mataram Jadi Titik Awal Gerakan Antikorupsi Indonesia Timur, KPK Ajak Masyarakat Bangun Budaya Integritas

    Mataram(KabarBerita)– Kota Mataram menjadi titik awal perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyebarkan semangat antikorupsi ke berbagai daerah di Indonesia Timur. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026, KPK…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    PKB Peduli, LMB Sambangi Santri Sahid Al Khudri

    PKB Peduli, LMB Sambangi Santri Sahid Al Khudri

    Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di NTB, PLN Siapkan 51 SPKLU

    Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di NTB, PLN Siapkan 51 SPKLU

    Anggota DPD RI Evi Apita Maya Gandeng Guru dan Ormas Gencarkan Sosialisasi Empat Pilar

    Anggota DPD RI Evi Apita Maya Gandeng Guru dan Ormas Gencarkan Sosialisasi Empat Pilar

    Galakan JNBA, KPK Tegaskan Kolaborasi Semua Unsur Cegah Korupsi

    Galakan JNBA, KPK Tegaskan Kolaborasi Semua Unsur Cegah Korupsi

    Kolaborasi Perkuat Layanan Kesehatan Ibu melalui Inovasi Digital dan Kecerdasan Buatan

    Kolaborasi Perkuat Layanan Kesehatan Ibu melalui Inovasi Digital dan Kecerdasan Buatan

    Hj. Istiningsih Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Ruang Kelas, Praktik Mark Up Nilai Harus Dihentikan

    Hj. Istiningsih Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Ruang Kelas, Praktik Mark Up Nilai Harus Dihentikan