KabarBerita
LOMBOK TENGAH (KabarBerita) – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 7 Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Akri mengaku menerima banyak aspirasi terkait program Makan Bergizi Gratis(MBG) saat dirinya melakukan reses di masa persidangan kedua tahun 2025, di Dusun Irok Desa Darmaji Kabupaten Lombok Tengah, pada Selasa (25/2).
Politisi PPP NTB ini menyebut warga mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti menjadi program pendidikan gratis.
“Jadi pada saat saya tanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) mereka justru menginginkan sekolah gratis,” ungkapnya.
Hal ini kata Akri didorong karena ternyata masih banyak warga yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program pemerintah lainnya, seperti BPJS dan Kartu pra sejahtera.
“Ternyata banyak dari mereka yang mengaku belum dapat KIP. Kemudian pendidikan, BPJS miskin dan kartu pra sejahtera juga belum merata,” ungkapnya.
Ketua Komisi I DPRD NTB ini juga menyampaikan bahwa dalam reses tersebut salah seorang warga mengeluhkan anaknya yang sekolah di SMAN di Praya harus dibebankan biaya sebesar Rp.150 ribu perbulan. Beban biaya ini diakui sangat memberatkan.
“Jadi kalau mereka dikasih pilihan antara Makan Bergizi Gratis atau sekolah gratis, maka mereka lebih memilih sekolah gratis,” terangnya.
Selain program pendidikan gratis, warga juga banyak menyuarakan soal perbaikan dan pelebaran jalan terutama jalan tani. Kemudian juga soal ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan.
Kelompok warga yang banyak mengeluhkan minimnnya lapangan pekerjaan ini kata Akri adalah kelompok pemuda dan emak-emak. Sehingga menurutnya perlu didorong pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bantuan usaha sebagai solusi.
“Ya jadi ini nanti kita sampaikan ke eksekutif karena sasarannya ini kelompok pemuda dan emak-emak,” terangnya.
Diketahui 65 anggota DPRD NTB akan melakukan reses kedua mulai 22 Februari hingga 1 Maret masa persidangan 2025. Mereka akan turun ke dapil masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi. Hasil reses kedua untuk DPRD periode 2024-2029 ini akan menjadi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2025.
