1.166 Kopdes Merah Putih Telah Berbadan Hukum, Oktober Gubernur Iqbal Sebut Bakal Tancap Gas

Mataram, (KabarBerita) – Seribu lebih koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi NTB telah berbadan hukum. Ditargetkan Kopdes Merah Putih ini pada Oktober mendatang sudah tancap gas.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, menargetkan 1.166 bakal diaktivasi. Dari jumlah tersebut baru beberapa yang aktif.

“Kita sudah 100 persen terbentuk secara badan hukum. Targetnya di bulan Oktober semua sudah aktif,” katanya, Rabu (20/8/2025).

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Kopdes Merah Putih beserta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di ruang Rapat Tambora.
Dijelaskan, nantinya akan ada percontohan sebanyak lima kopdes di setiap kabupaten/kota. Tujuannya sebagai role model sekaligus pelatihan bagi kopdes lainnya.

“Saya tadi sudah memberikan arahan untuk membuat model-model di tingkat provinsi. Lima di masing-masing kabupaten/kota sebagai model,” ucapnya.

“Ini sebagai semacam TOT sebagai model di masing-masing kabupaten,” sambungnya.

Lebih lanjut, mantan Dubes RI untuk Turki itu menyebut fokus utama untuk sementara waktu bagi kopdes adalah bidang distribusi. Seperti pendistribusian produk Bulog hingga Pupuk Indonesia.

“Kopdes juga akan tetep mengidentifikasi pontensi lokal untuk kemudian dipasarkan melalui kopdes tersebut,” pintanya.

Selain produk Bulog, sambung Iqbal, Kopdes Merah Putih dapat terlibat di PT Pos, Pertamina LPG, dan sejumlah produk lainnya.

“Jadi mana yang bisa dulu kita pakai untuk distribusi. Sambil mengidentifikasi potensi lokal yang bisa dijual ke luar melalui koperasi langsung ke pengguna,” tambahnya.

Terkait modal, Iqbal belum menyebutkan secara spesifik sumber anggaran yang akan dikelola oleh Kopdes. Yang terpenting, pengurus koperasi dapat segera mungkin belajar berbisnis.

“Ada cara yang lebih kreatif, jangan sedikit-sedikit daerah,” tandasnya.

Iqbal meminta Kopdes Merah Putih memulai untuk belajar berbisnis dan perbankan.

“Termasuk punya refrensi mengenai cash flownya,” tambahnya.(*)

Related Posts

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tertanggal 30 Desember 2025 #45

Budi Herman Resmi Ganti Faozal jadi Plh Sekda di Akhir Februari 2026

MATARAM (KabarBerita)-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal resmi mengganti, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Moh Faozal. Yang di ganti Inspektur Inspektorat Budi Herman. Kepala Badan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

Sekda Mataram Luruskan Isu THR Fantastis DPRD

Sekda Mataram Luruskan Isu THR Fantastis DPRD

Budi Herman Resmi Ganti Faozal jadi Plh Sekda di Akhir Februari 2026

Budi Herman Resmi Ganti Faozal jadi Plh Sekda di Akhir Februari 2026

Diperkirakan Meningkat 4,1 Persen Arus Mudik Lebaran 2026, Posko Terpadu Angkutan Udara di BIZAM Diresmikan

Diperkirakan Meningkat 4,1 Persen Arus Mudik Lebaran 2026, Posko Terpadu Angkutan Udara di BIZAM Diresmikan

Safari Ramadhan di KSB, Gubernur NTB Dorong Penguatan Produksi Hortikultura

Safari Ramadhan di KSB, Gubernur NTB Dorong Penguatan Produksi Hortikultura

Wagub NTB Resmi Buka Bazar Ramadan BPR NTB, Dorong Perbankan Perkuat Kepercayaan Publik

Wagub NTB Resmi Buka Bazar Ramadan BPR NTB, Dorong Perbankan Perkuat Kepercayaan Publik