Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Mutasi perdana pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTB yang sebelumnya sempat ditunda akhirnya dilaksanakan, Rabu (30/4). Sebanyak 72 pejabat eselon II dan III dimutasi dan dirotasi untuk mengisi sejumlah jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri mengapresiasi langkah gubernur NTB yang melakukan mutasi perdana itu ditengah besarnya ekspektasi publik terhadap pelaksanaan sistem meritokrasi yang digaungkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
“Kita apresiasilah karena sudah terjawab apa yang ditunggu-tunggu oleh publik selama ini. Meski kemarin sempat ada isu macam-macam, kita di DPRD nanti tinggal menunggu bagaimana kinerja OPD yang sudah dilantik ini,” kata Mohammad Akri, Rabu (30/4).
Namun demikian, ketua fraksi PPP ini mengingatkan para pejabat yang dimutasi agar tidak main solo atau jalan sendiri-sendiri dalam menjalankan kebijakan.
“Secara politik mereka harus menjalankan visi-misi Gubernur yang dijanjikan selama lima tahun kedepan. Bukan visi-misi kepala dinas itu sendiri. Kalau tidak dijalankan saya kira otoritas Gubernur itu untuk merotasi lagi supaya Gubernur jangan hanya dianggap janji politik aja,” sentilnya.
Jika ada pejabat OPD yang main solo atau tidak sejalan, maka pihaknya tak segan untuk mengusulkan ke Gubernur agar dilakukan mutasi atau rotasi ulang.
“Jadi kalau tidak sejalan dengan Gubernur maka kita di DPRD juga akan minta dirotasi lagi. Jangan OPD ini menjalankan program berdasarkan kepentingan pribadi, nggak boleh itu,” tegas Anggota DPRD NTB Dapil 7 Lombok Tengah ini.
“Saya kira harus jelas itu. Jadi kita ingatkan OPD agar menjalan kebijakan sesuai dengan visi-misi politik pak Gubernur,” pungkasnya.
Disinggung soal mutasi yang dilakukan secara tertutup dari akses peliputan media, Akri memakluminya sebagai mutasi perdana yang sejak awal sudah banyak dinamikanya.
“Kalau saya lihat, itu sebagai akibat dari dinamika saja. Wajar sajalah tertutup biar tidak ada stigma buruk,” cetusnya.
Penulis : Dedy Supiandi
