Mataram Kota Perdagangan? DPRD Sindir Kondisi Pasar yang Tak Layak

Mataram (KabarBerita) – Komisi II DPRD Kota Mataram menggelar rapat kerja bersama Dinas Perdagangan Kota Mataram pada Selasa (16/7). Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti buruknya kondisi sebagian besar pasar yang dinilai tidak layak dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Para anggota Komisi yang membidangi sektor perekonomian ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pasar-pasar tradisional di Mataram yang kumuh, becek, dan tidak tertata dengan baik.

Ketua Komisi II, Irawan Aprianto, S.T., menegaskan bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi di satu atau dua lokasi, melainkan terjadi secara merata.

“Ternyata bukan hanya Pasar Cakranegara, bahkan 70 persen pasar kita kondisinya seperti itu. Padahal Mataram punya visi sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata dalam 20 tahun ke depan. Tapi kenyataannya, kondisi pasarnya sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Siti Fitriani Bakhreisyisi, mendorong penerapan sistem zonasi dalam penataan pasar.

Menurutnya, pengelompokan jenis dagangan berdasarkan zona akan menciptakan pasar yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi konsumen.

“Jenis usaha perlu dipisahkan berdasarkan zona. Misalnya, sayuran di satu area, kue di area lainnya. Dengan begitu, pengelolaan ruang akan lebih efisien dan memudahkan konsumen dalam mencari kebutuhan,” terangnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi II lainnya, H. M. Nurul Ichsan, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi pasar yang menurutnya tidak manusiawi bagi para pedagang. Ia menegaskan bahwa pasar seharusnya menjadi pusat perputaran ekonomi yang sehat dan layak.

“Saya sangat miris melihat kondisi ini. Pasar seharusnya menjadi sumber penghidupan bagi pedagang kecil. Tapi jika tempatnya kumuh dan tidak layak, itu artinya pemerintah belum serius memperhatikan nasib mereka,” tegasnya.

Komisi II DPRD Kota Mataram berharap agar Dinas Perdagangan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret dalam memperbaiki fasilitas dan manajemen pasar tradisional di kota ini.

  • Related Posts

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    Mataram(KabarBerita)– Fraksi PPP DPRD Kota Mataram mendesak Pemerintah Kota Mataram segera mengambil langkah konkret untuk mencegah maraknya penyimpangan seksual dan berbagai tindakan asusila yang dinilai mengancam generasi muda. Selain menyiapkan…

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    Mataram(KabarBerita)– Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram segera melakukan appraisal ulang terhadap nilai aset Mataram Mall sebelum masa kerja sama pengelolaannya berakhir pada…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    Jawab Fraksi-fraksi DPRD, Pemkot Mataram Beberkan Strategi Tingkatkan PAD hingga Tuntaskan Temuan BPK

    Jawab Fraksi-fraksi DPRD, Pemkot Mataram Beberkan Strategi Tingkatkan PAD hingga Tuntaskan Temuan BPK

    RDP Komisi IV DPRD NTB: Serapan Anggaran Tinggi, Proyek Bermasalah Tetap Jadi Sorotan

    RDP Komisi IV DPRD NTB: Serapan Anggaran Tinggi, Proyek Bermasalah Tetap Jadi Sorotan