Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Pulau Lombok H.M Mu’azzim Akbar menanggapi persoalan kebijakan efisiensi anggaran yang dikritik banyak pihak. Bahkan ada yang sampai pesimis, jika efisiensi anggaran itu akan menghambat dan berdampak terhadap berbagai program pembangunan di daerah.
Anggota komisi IX DPR RI ini mengatakan efisiensi anggaran tersebut dimaksudkan agar para Kepala daerah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah.
Lebih lanjut Muazzim menjelaskan pada dasarnya anggaran untuk daerah dan Kementerian tidak di hapus atau dipotong melainkan di blokir. Pemblokiran anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dari Kementerian atau kebutuhan daerah. Pemblokiran kata Muazzim bisa dibuka kapan saja tergantung kebutuhan dari daerah.
“Pada dasarnya itu tidak di potong, tetapi di blokir atau di pending, kenapa di blokir agar para Kepala daerah lebih berhati-hati mengelola APBD,” jelas Muazzim.
Mantan anggota DPRD NTB ini juga menyatakan pemblokiran anggaran tersebut hanya diperuntukan pada anggaran yang dinilai tidak terlalu penting seperti rapat di hotel, perjalanan dinas, perjalanan keluar negeri atau acara seremonial.
“Yang dipending atau di blokir ini yang bersifat seremonial, perjalanan dinas keluar daerah, rapat rapat di hotel atau membeli mobil dinas yang baru,” jelas Ketua DPW PAN NTB ini.
Untuk besaran anggaran daerah yang di pending atau di blokir Muazzim mengatakan rata rata persentase anggaran yang di blokir mencapai 40 persen. Tetapi jumlah pasti anggaran yang diblokir Muazzim tidak menyebutkan.
“Rata rata 40 persen tetapi berapa jumlah saya tidak pegang data, saya harus lihat data dulu biar tidak salah, yang pasti 10 kabupaten kota dan provinsi jumlah anggaran yang di blokir sekitar 40 persen,” pungkas Muazzim.
