Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Memasuki semester II-2025, realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pemerintah Provinsi NTB masih rendah, bahkan ada yang di bawah 30 persen. Pemerintah diminta segera membelanjakan anggaran agar serapan anggaran lebih efektif.
Realisasi APBD provinsi yang masih rendah itu menjadi sorotan anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim.
Ia menilai rendahnya serapan anggaran itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya Anggaran pada APBD 2025 ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, sehingga bukan lagi soal efisiensi namun merupakan reposisi anggaran yang harus segera dibelanjakan.
“Harus segera dibelanjakan karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ini bukan soal efisiensi tapi reposisi anggaran. Karena APBD ini disusun oleh rezim sebelumnya maka harus dilakukan pergeseran untuk segera dibelanjakan,” kata politisi Partai NasDem itu.
Lebih lanjut, Lalu Arif mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah kongkrit sehingga pertumbuhan ekonomi tidak stagnan akibat serapan yang terlalu rendah.
“Harus ada langkah kongkrit, ini stagnan. Harus segera dibelanjakan supaya ekonomi kita bergerak,” pungkasnya.
Bagi Lalu Arif belanja pemerintah memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui belanja tersebut, pemerintah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Peningkatan itu kata anggota DPRD NTB Dapil 7 Lombok Tengah ini secara langsung berkontribusi pada penguatan daya beli masyarakat. Pada gilirannya akan mendorong konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi.
“Ketika anggaran dibelanjakan maka otomatis ekonomi bergerak. Jadi ini bukan efisiansi tapi reposisi. Harapan kita segera ini dibelanjakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.
Diketahui realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov NTB, dari semester I hingga memasuki semester II – 2025 masih tergolong rendah.
Sejumlah faktor diklaim menjadi penyebab rendahnya serapan, seperti adanya pergeseran anggaran, kemudian penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga penyesuaian belanja serta faktor lainnya.
Sementara seesuai dengan arahan gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, OPD harus melakukan percepatan belanja pemerintah. Lantaran ini sangat penting untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah.
Belanja pemerintah juga berfungsi sebagai pemicu bagi aktivitas sektor swasta. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program sosial, akan tercipta multiplier effect yang merambat ke sektor-sektor produktif lainnya.
Dunia usaha akan terdorong untuk berinvestasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksinya.
“Sekarang ini, pertumbuhan ekonomi salah satunya sangat bergantung pada belanja pemerintah. Kalau realisasinya lambat, mungkin akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB, makanya ini yang terus kita pacu,” tandasnya.
Selain itu, Lalu Arif juga menyoroti realisasi anggaran pemprov NTB yang masih didominasi oleh belanja rutin dan operasional. Sementara belanja modal dan belanja publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat belum berjalan maksimal.
Penulis : Dedy Supiandi
